Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Ketua ProDEM: Untuk Apa Sibuk PSBB Kalau Harus Berdamai Dengan Corona?

JUMAT, 08 MEI 2020 | 12:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat untuk berdamai dengan Covid-19 memantik emosi masyarakat.

Pasalnya alih-alih berusaha, pemerintah justru seperti pasrah dengan wabah yang telah menjadi pandemik global tersebut.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule bahkan mempertanyakan sejumlah kebijakan yang telah diambil. Seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah membuat umat Islam tidak bisa mudik di hari lebaran.


“Jadi untuk apa sibuk PSBB jika harus hidup berdamai dengan virus corona? Untuk apa memutus rantai penyebaran, lakukan tes, dan segala tetek bengek untuk mencegah Covid-19?” ujarnya bertanya-tanya kepada redaksi, Jumat (8/5).

“Tunggu saja vaksin ditemukan,” sambung ketua DPP Partai Gerindra itu.

Iwan Sumule menduga bahwa pemerintah memang menghendaki penyelesaian wabah Covid-19 dengan herd immunity atau kekebalan kelompok. Kondisi ini tercipta jika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu.

Kekebalan didapat melalui vaksinasi atau bisa juga mengandalkan kekebalan alami oleh orang-orang yang berhasil sembuh.

“Sejatinya “herd immunity" yang diinginkan,” ujarnya menduga.

Dia lantas menyinggung mengenai pernyataan pemerintah yang masih mencla-mencle. Bahkan tak jarang pernyataan yang keluar selalu kontraproduktif dibanding pernyataan sebelumnya.

Tak ayal, Iwan Sumule pun menyindir bahwa PSBB yang ketat lebih cocok dilakukan kepada para pejabat negara, bukan ke rakyat.

“Sebab pejabat negara, yang selalu buat kontroversial dan pernyataan kontraproduktif di masa pandemik ini. Iya nggak sih?” sindirnya mengakhiri.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya