Menhub Izinkan Pengoperasian Seluruh Transportasi, PKS: Sembrono, Hentikan Wacana Ini!

Pemerintah pusat diharapkan tidak mengacak-acak kebijakan pemerintah daerah terkait upaya penanganan pandemik Covid-19 di tanah air. Seharusnya, pemerintah pusat dan daerah selaras memprioritaskan keselamatan masyarakat melewati wabah ini.

Begitu ditegaskan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera terkait rencana Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi atas pelonggaran arus transportasi udara, darat, dan laut, Rabu (6/5).

"Ini sekali lagi pemerintah pusat merusak kebijakan pemerintah daerah yang ingin mengendalikan wabah Covid-19. Kebijakan ini membuat pemerintah daerah berpotensi kelabakan mengendalikan kedatangan arus manusia," kata Mardani Ali Sera.

Menurut anggota Komisi II DPR RI ini, saat ini banyak daerah zona hijau yang berubah menjadi zona merah lantaran adanya arus bolak-balik warga dari satu tempat menuju tempat lainnya.

Karena itu, dengan adanya kebijakan Permenhub 25/2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dan Surat Edaran dari Menko Perekonomian itu diyakini akan menimbulkan efek serius.

"Pemerintah Pusat perlu mendengar Pemda dengan rendah hati. Ini sembrono dan berbahaya, hentikan wacana ini," demikian Mardani Ali Sera.

Menhub Budi Karya Sumadi berencana akan kembali mengoperasikan semua layanan transportasi mulai Kamis (7/5) besok. Namun, dengan pembatasan penumpang dan protokol kesehatan yang ketat serta, mudik tetap tidak diperbolehkan oleh pemerintah.

"Dimungkinkan semua angkutan udara, kereta api, laut, bus kembali beroperasi dengan catatan harus menaati protokol kesehatan. Rencananya operasinya mulai besok, pesawat dan segala macamnya dengan orang-orang khusus, tapi enggak ada mudik," kata Budi Karya Sumadi.