Berita

Aksi mahasiswa di depan Gedung DPR RI/Net

Politik

Pengamat: Dibandingkan Suara Mahasiswa, Kritik Dari Anggota DPR Terkait Perppu Corona Lebih Bertaji

SENIN, 04 MEI 2020 | 13:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ada beberapa kemungkinan terkait banyaknya penolakan Perppu 1/2020 oleh beberapa anggota DPR RI termasuk partai koalisi pendukung pemerintah.

Hal ini antara lain, Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Covid-19 itu tidak melibatkan DPR pada urusan anggaran.

Namun demikian, mahasiswa, termasuk anggota DPR RI, sudah selayaknya menyuarakan penolak Perppu 1/2020 karena telah menabrak konstitusi dan melanggar prinsip negara hukum.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (4/5).

"Kritik DPR secara pragmatis bisa dilihat karena dalam Perppu tersebut ada upaya penihilan peran DPR dalam anggaran," kata Dedi Kurnia Syah.

"Kritik semacam ini bagus untuk menandai keberadaan DPR sebagai kritikus pemerintah. Tanpa ada mahasiswa turun aksi, kritik DPR sebenarnya lebih bertaji karena posisi bargainning dengan pemerintah yang kuat," imbuhnya menegaskan.

Menurut pengamat politik jebolan Universitas Telkom ini, sudah sepatutnya fungsi anggota DPR selaku legislatif tidak berfungsi untuk melakukan check and balance ini dijalankan terus menerus. Terutama soal Perppu Corona ini.

"Jika DPR tidak dapat berupaya untuk meluruskan kebijakan pemerintah, bagaimana dengan unsur lainnya?" tuturnya.

"Jangan sampai kritik ini lebih kental muatan politisnya di banding idealisme membela keberpihakan pada pembangunan negara," demikian Dedi Kurnia Syah.

Sekadar informasi, sejumlah Anggota DPR RI banyak yang menyuarakan pendapatnya tentang penolakan Perppu 1/2020. Mulai dari anggota DPR fraksi pendukung pemerintah hingga yang oposisi.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya