Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian/Net
Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang memberikan bantuan langsung tunai sekaligus pelatihan bagi mereka yang saat ini tidak bekerja.
Karena itu, pemberian kartu prakerja merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan secara nonformal pada rakyatnya.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam keterangannya yang diterima redaksi, Jumat (1/5).
"Tujuan program ini sangat baik, yaitu untuk mengatasi jumlah pengangguran di Indonesia dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang belum bekerja," ujarnya.
Hingga saat ini, Kemenaker mencatat sudah terdapat 2,08 juta pekerja dari sektor formal dan informal yang terdampak Covid-19. Pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,3 juta, sedangkan yang di PHK sebanyak 241.431 pekerja.
Adapun dari sektor informal tercatat ada 538.385 pekerja yang kehilangan pekerjaan. Hetifah berharap, mereka dapat diprioritaskan untuk mendapatkan kartu prakerja.
"Kita patut mendukung program ini. Namun dengan catatan, akurasi pendataan harus ditingkatkan. Sistem harus dapat mendeteksi siapa yang patut diprioritaskan dengan kriteria yang jelas, tidak secara random atau acak," kata Hetifah.
Lebih jauh, politisi Golkar ini juga tetap berharap pelaksanaan program ini dapat terus dimodifikasi sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini sejurus dengan apa yang disampaikan direktur pelaksana bahwa akan dibuka hingga 30 gelombang hingga akhir November.
"Ini baik sekali dan saya harap dapat mengakomodasi semua yang membutuhkan. Evaluasi dari setiap gelombang harus dipertimbangkan sebagai masukan untuk gelombang berikutnya, sehingga terus ada peningkatan kualitas dan efektivitas program," ucapnya.
Hetifah juga mengatakan, pihaknya mendapat banyak masukan mengenai bentuk bantuan yang diharapkan oleh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk mengenai kartu prakerja.
"Masukan-masukan ini telah menjadi pertimbangan pemerintah dalam merancang program, hingga pelaku parekraf menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan," tuturnya.
"Saya harap dalam beberapa bulan kedepan terus ada proses dialog yang intensif antara masyarakat dan pemerintah terkait program ini, sehingga kartu prakerja ini berjalan secara partisipatif dan dinamis, sesuai kebutuhan lapangan," demikian Hetifah.
