Cegah Penolakan Warga, Pemkot Cirebon Didesak Sempurnakan Data Penerima Bansos

DPRD meminta Pemerintah Kota Cirebon meng-update data Rumah Tangga Sasaran (RTS) terdampak Covid-19 yang berhak menerima bantuan sosial. Hal tersebut perlu dilakukan agar bantuan yang didistribusikan tepat sasaran.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Moh Handarujati Kalamullah, usai menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kota Cirebon atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cirebon akhir tahun anggaran 2019, Kamis (30/4).

“Pemerintah kota belum memiliki update terakhir. Warga penerima bantuan, itu siapa dan apa yang menjadi dasarnya,” ungkap pria yang akrab disapa Andru, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Seperti diketahui, bantuan sosial dari Pemprov Jabar untuk warga terdampak Covid-19 yang disalurkan beberapa hari lalu, telah menimbulkan sejumlah persoalan di tengah masyarakat.

Persoalan yang muncul disebabkan jumlah paket bantuan yang tidak sesuai dengan jumlah RTS yang telah diusulkan oleh RT maupun RW. Di samping itu, penyalurannya pun dinilai banyak yang tidak tepat sasaran.

Akibatnya, sebanyak 17 RW di kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, sepakat menolak untuk menerima bantuan sosial yang disalurkan oleh Pemprov.

Sementara itu, Ketua LPM Pegambiran Untung Mulyadi menuturkan, penolakan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para RW untuk menghindari terjadinya keributan di tengah masyarakat.

“Bantuan yang diterima hanya untuk 31 RTS, dari 3.891 yang diajukan oleh setiap RW melalui kelurahan. Jadi penolakan tersebut merupakan kesepakatan dari para RW,” kata Untung.