Berita

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla/Net

Politik

Kegelisahan Jusuf Kalla Sudah Tercium Sejak Lama, Mulai Kebijakan Anies Yang Dianulir Luhut Hingga Pejabat Sibuk Cari Panggung

JUMAT, 01 MEI 2020 | 00:12 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kritikan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang menganggap peraturan penanganan virus corona baru (Covid-19) simpang siur sejatinya sudah terlihat sejak lama.

Menurut analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syech Yusuf Tangerang, Miftahul Adib, simpang siur tersebut sudah terjadi saat adanya perbedaan kebijakan antara pemerintah daerah dengan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Salah satu contohnya ketika Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyetop operasi KRL namun dianulir oleh Menkomaritim dan Investasi Ad Interim Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Pandjaitan.


“Ini parameter yang menandakan simpang siur itu. Tak ada bahasa kesatuan dari pusat dan daerah,” kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/4).

Hal lain yang menjadi persoalan adalah tidak adanya ketegasan dari pemerintah pusat yang hanya memberikan imbauan terkait aturan yang dikeluarkan, seperti larangan mudik yang baru ditetapkan (24/4). Disebut larangan namun sanksi bagi yang membandel baru diberlakukan pada 7 Mei 2020.

“Ini juga menandakan pemerintah dinilai bimbang,” ujarnya.

Padahal, kata Adib, pandemik Covid-19 sudah beberapa kali diingatian akan berdampak krisis, bukan hanya kesehatan melainkan juga meliputi krisis sosial, ekonomi, hingga keamanan.

Namun sayang, kebijakan pemerintah seolah membuka peluang krisis itu terjadi, seperti Menkumham Yasona Laoly dengan membebaskan 30-ribuan narapidana melalui program asimilasi.

“Ini kan keputusan yang tak tepat, malah disinyalir menambah masalah,” jelas Adib.

Soal jaring pengaman sosial pun belum seluruhnya menyentuh masyarakat yang terdampak Covid-19. Hal ini menandakan koordinasi antara pusat dan daerah tidak berjalan efektif.

Untuk itu, Adib menyarankan pemerintah mulai membangun komunikasi berbasis risiko dan mitigasi di mana semua menteri tak boleh sembarang mengeluarkan statemen, melainkan percayakan pada tupoksi masing-masing.

“Jangan seakan berlomba nyari panggung saat wabah. Ini penting, masyarakat biar memahami informasi yang jelas dan tak membingungkan,” pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya