Berita

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Syarif/Net

Politik

Distribusi Bansos Telat Karena Pengemasan Tas 'Bantuan Presiden', Gerindra: Mari Berpandangan Positif

KAMIS, 30 APRIL 2020 | 19:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pendistribusian paket sembako untuk masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemik Covid-19 dari pemerintah pusat, terpaksa tertunda lantaran tas merah putih bertulis “Bantuan Presiden” belum rampung dibuat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Syarif, mengajak semua pihak untuk berpandangan positif dan tidak langsung berprasangka buruk.

"Saya masih berpandangan positif, karena itu uang negara maka yang bertanggung jawab presiden. Jadi karena presiden yang mengeluarkan jadi di tulis bantuan presiden, kan gitu," ungkapnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/4).


Walau begitu, Syarif menegaskan, bahwa hal ini perlu di evaluasi. Dia menduga hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara stakeholder terkait dengan pembuat tas dan label serta petugas packing.

"Mungkin saja persoalan packing terjadi karena pendataan yang belum rapih. Jadi saya masih berpandangan positif ya," katanya.

Sebanyak 1,3 juta bantuan sosial untuk keluarga miskin dan rentan miskin tengah dipersiapkan oleh Kementerian Sosial.

Nilai bantuan sebesar Rp 300 ribu per paket yang akan disalurkan dua kali dalam sebulan itu disiapkan di sejumlah tempat.

Belakangan pengemasan sempat tersendat karena kantong bertulis "Bantuan Presiden" tidak cukup.

Adapun tas bertulisan bantuan Presiden tersebut diambil dari pabrik tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sritex.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya