Sri Mulyani Tolak Persepsi Perppu 1/2020 Sebabkan APBN Tidak Transparan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap persepsi yang berkembang terkait Perppu 1/2020.  

Hal itu diucapkan Sri Mulyani saat menyampaikan postur APBN kepada Komisi XI DPR RI dalam rapat kerja bersama secara virtual, Kamis (30/4).

Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani menyampaikan ketidaksepakatannya terkait Perppu 1/2020 tentang kebijakan keuangan megara dan stabilitas keuangan negara untuk penanganan Covid-19 yang dinilai membuat penyusunan APBN menjadi tidak transparan.

“Jadi dalam situasi seperti ini kenapa track record itu penting sekali, kenapa komunikasi kita secara detail menjadi sangat penting tentang postur APBN. Jadi kalau ada yang mempersepsikan Perppu itu menyebabkan APBN kita tidak transparan, saya menolak sangat keras,” ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Bank Dunia itu mengatakan, selama ini pemerintah telah melakukan tranparansi dalam menyampaikan postur keuangan negara.

“Karena selama ini justru kekuatan APBN kita adalah pada sisi transparansi dan konsistensi kita dalam menyampaikan kepada seluruh publik, dan siapapun saja stakeholdernya tidak ada perbedaan,” bebernya.

“Bahkan di dalam tracking yang terakhir dari sisi indikator transparansi APBN kita mendapatkan evaluasi yang baik. Ini menggambarkan bahwa kita tetap sama di dalam mengelola APBN,” tandasnya.