Presiden Jokowi via facebook mengimbau masyarakat bahu membahu hadapi Covid-19/Repro
Pernyataan bernada kritik yang dilontarkan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla kepada pemerintah tentang simpang siurnya penanganan virus corona baru (Covid-19) di Indonesia merupakan fakta yang terjadi di depan mata.
Pasalnya, sejumlah kebijakan berbenturan antar satu kementerian dan lembaga lainnya. Bahkan koordinasi pemerintahan pusat dan daerah nampak sangat buruk.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (30/4).
"Kebijakan plin-plan dan tumpang-tindih kerap dipertontonkan ke publik. Saya nilai kurang koordinasi, konfirmasi dan komunikasi hingga kebanyakan info simpang siur," kata Jerry Massie.
Dia mencontohkan, bantuan Covid-19 di beberapa daerah seperti Kabupaten Bandung yang diketahui bantuan daging ayam busuk dan beberapa Kepala Desa yang ngamuk akan bantuan dari pemerintah yang lamban. Padahal, gelontoran dana yang dikucurkan nilainya sangat fantastis.
"Dana Rp 405,1 triliun untuk membantu para korban pandemik Covid-19 belum jelas," sesalnya.
Belum lagi masalah data korban Covid-19 yang dimiliki pemerintah pusat melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 berbeda dengan data yang dimiliki pemerintah daerah.
"Saya lihat komunikasi dan sinergitas antara kedua belah pihak angat buruk. Dalam hal ini perlunya komukinasi dua arah biar terjadi
feedback," tuturnya.
Atas dasar itu, Jerry Massie sependapat dengan mantan Wakil Presiden RI Juga Kalla bahwa apa yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini memang amburadul dan tidak jelas.
"Simpang siur dan sampai kini masih belum optimal," pungkasnya.
