Berita

Golkar dukung program Kartu Prakerja Jokowi/Net

Politik

Soal Kartu Prakerja, Politikus Golkar: Kita Dukung Kebijakan Presiden Jokowi

KAMIS, 30 APRIL 2020 | 15:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kebijakan Kartu Prakerja yang dikeluarkan Pemerintah dinilai sudah baik dan harus didukung agar membuahkan hasil maksimal. Selaku bagian dari koalisi pemerintah, Partai Golkar pun mendukung penuh kebijakan Kartu Prakerja yang memang dibutuhkan masyarakat.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Golkar, Sari Yuliati, dalam keterangannya, Kamis (30/4).

"Saya mendukung kebijakan yang diarahkan Presiden Joko Widodo untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui program Kartu Prakerja, dan hal ini perlu kita dukung bersama semua partai koalisi," ujar Sari Yuliati.


Terlebih, lanjut Sari Yuliati, Kartu Prakerja merupakan program yang dicanangkan Presiden Jokowi jauh-jauh hari sebelum menjabat di periode keduanya ini. Karena itu, sebagai parpol koalisi sudah selayaknya ikut mensukseskan program pemerintah tersebut.

"Kartu Prakerja ini kan memang sudah disampaikan saat kampanye Pilpres 2019. Jadi ini adalah bentuk realisasi dari janji kampanye Presiden," kata Sari Yuliati.

Terkait kontroversi 8 platfrom digital (perusahan) yang menjadi penyelenggara tanpa tender dalam proyek Kartu Prakerja, semuanya dipastikan sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

"Mengacu pada Perppu No 1/2020 ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis (pandemik Covid-19) dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, jadi saya percaya bahwa pemerintah sudah sangat detail mengambil kebijakan ini dan sesuai prosedur," demikian Sari Yuliati.

Program Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya.

Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan, dan pegawai. Pendeknya, semua warga bangsa yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, boleh mendaftar.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya