Melabeli bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 dengan ‘Bantuan Presiden’ adalah sesuatu hal yang wajar. Tidak ada yang keliru dengan bantuan berlabel tersebut.
Begitu yang dikatakan oleh anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan, kepada wartawan, Kamis (30/4).
“Tidak ada yang perlu dipermasalahkan dan tidak ada yang salah terkait dengan hal itu,†kata dia.
Pasalnya, jelas Arteria, konstitusi telah mengatur dan memposisikan Presiden sebagai Kepala Negara pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi berdasarkan Undang-undang.
Dan Presiden membawahi para Menteri Kabinet, dalam hal ini Menteri Sosial. Dan bansos itu adalah program jaring pengaman sosial yang merupakan program dan kebijakan Presiden terkait penanganan dampak sosial dari pandemik Covid-19 yang dilakukan dan disalurkan melalui Kementerian Sosial.
“Jika dilihat dari logonya, itu sangat jelas kaitannya dengan Lembaga Kepresidenan, bukan Presiden Jokowi secara pribadi. Apalagi kan nggak tertulis Presiden Jokowi dan foto beliau pun nggak ada,†tegas Arteria.
Terlebih, kata Arteria, jika alasan di balik label “Bantuan Presiden†itu bertujuan sebagai pencitraan, Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan kembali lantaran sudah dua periode jadi presiden.
“Jadi ini semacam membangun emosional
bonding antara presiden dan rakyatnya serta membangun rasa kepedulian sosial saja,†pungkas Arteria.
