Berita

Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto/Net

Presisi

Patroli Kamtibmas Harus Dioptimalkan Dengan Tetap Perhatikan Protokol Kesehatan

KAMIS, 30 APRIL 2020 | 10:58 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Penerapan PSBB dan larangan mudik dipandang sebagai upaya terbaik dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Kebijakan dan himbauan yang dikeluarkan pemerintah sedikit banyaknya menimbulkan dampak ekonomi dan sosial di tengah masyarakat, dan mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Demikian disampaikan Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi terkait Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1335/IV/OPS.2/2020. Telegram baru ini terkait pemantapan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) serta antisipasi gangguan kamtibmas terkait pandemik Covid-19.


Kabaharkam Polri menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tentu sudah diputuskan berdasarkan pertimbangan yang matang, dan meminimalisir dampak yang terjadi.

"Kebijakan pasti menimbulkan dampak, dampak ini yang kita minimalisir dan tekan," kata Komjen Agus, Kamis (29/4).

Kaopspus Aman Nusa II ini juga mengatakan bahwa salah satu langkah Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri saat pandemik Covid-19 ini salah satunya dengan menggiatkan patroli seperti perintah Kapolri yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1335/IV/OPS.2/2020.

"Kekuatan personil Sabhara baik di tingkat Polda maupun Polres cukup banyak, jadi patroli kamtibmas harus dioptimalkan di daerah-daerah rawan, objek vital dan objek tertentu dan daerah-daerah yang berpotensi rawan lainnya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan," ujar mantan Kapolda Sumut ini.

Lebih lanjut, Komjen Agus mengatakan bahwa jajaran harus bisa memetakan daerah-daerah rawan gangguan kamtibmas, membangun komunikasi dengan seluruh stakeholder, sehingga jika ada permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas dapat diselesaikan.

"Terkadang dengan patroli kamtibmas kita bisa temukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan pertolongan, dan belum mendapat bantuan," imbuhnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya