Berita

Bakhtiar Ahmad Sibarani/Net

Nusantara

Di Tengah Covid-19, Ada Yang Ingin Jatuhkan Nama Baik Pemkab Tapteng

KAMIS, 30 APRIL 2020 | 10:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Bakhtiar Ahmad Sibarani mengaku siap mundur dari jabatan Bupati Tapteng apabila ada warganya yang pernah tidak makan beberapa hari.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Bakhtiar menanggapi adanya pengakuan warganya yang jadi pemberitaan dan viral di media sosial beberapa waktu yang lalu.

"Pernah tidak makan seminggu? Itu bohong. Saya siap mundur dari Bupati Tapanuli Tengah kalau pengakuan ini benar dan apa adanya," tegas dia didampingi Wakil Bupati Tapteng, Selasa lalu (28/4).


"Mustahil keadaan ini terjadi apalagi di Kota Pandan. Mereka memiliki anak dan masih tergolong muda. Suami memiliki pekerjaan di perebusan ikan. Fakta-fakta inilah yang membuat saya kurang percaya. Berbeda kalau warga tersebut di pegunungan dan jauh dari pemukiman, itupun pun mungkin terjadi hanya satu hari. Dan kalau itu ada, saya sendiri yang akan turun tangan membantunya," lanjut Bupati Bakhtiar.

Saat awak media menjelaskan bahwa pernyataan warga tersebut sudah dicabutnya, Bupati Bakhtiar sudah dari awal memperkirakannya.

"Sudah saya perkirakan. Saya duga ini hanya untuk mencari sensasi agar bisa dibantu. Saya ingatkan, jangan merasa bangga untuk dibantu. Pemerintah siap membantu warganya apabila memenuhi kriteria wajib dibantu. Saya sudah cek ke Dinas Sosial dan camat terkait tudingan kepala lingkungannya tidak menyerahkan data KK-nya. Ternyata, warga tersebut data KK-nya sudah terkirim sebelum viralnya video tersebut. Kalau disetujui oleh Pemprov Sumut itu bukan wewenang Pemkab Tapteng. Termasuk untuk masuk penerima PKH, itu penentunya Kemensos bukan Pemkab Tapteng," beber dia.

Pemkab Tapteng telah mengusulkan untuk menerima bantuan BLT dari provinsi sebanyak 22.655 KK termasuk keluarga yang viral. Tetapi yang disetujui hanya 1.711 KK. Demikian juga penerima PKH, kepala desa/lurah sifatnya hanya mengusulkan, sementara pendamping PKH yang memverifikasi dan yang menyetujui Kemensos.

Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani juga menduga adanya permainan oknum-oknum tertentu untuk mengeksplotasi keluhan warga tersebut demi menjatuhkan Pemkab Tapteng di bawah kepemimpinannya.

"Kami sudah telusuri terkait pengakuan warga di Budi Luhur tersebut. Salah satunya vidio saat kepling dan pihak kepolisian mendatangi rumah warga tersebut, si Ibu mengaku didatangi mendadak oleh oknum wartawan. Tetapi di satu sisi, fakta lain yang kami temukan adanya postingan dari sebuah akun di FB 23 April 2020 yang mengupload foto rumah, foto keluarga tersebut dan bahkan KK. Pertanyaannya kalau benar ini hal ini tidak settingan untuk menjatuhkan Pemkab Tapteng kenapa beberapa hari sebelum berita viral ini, sudah ada yang menguload foto rumah dan KK tersebut? Kenapa mengaku didatangi mendadak? Ini dugaan saya. Dan postingan tersebut dishare di grup FB juga," paparnya.

"Kami telusuri, akun yang mengupload disinyalir tak ada hubungan keluarga dengan warga di Budi Luhur tersebut. Siapa pemainnya? Saya duga ini sudah sistematis. Jangan karena sebagai pemimpin di daerah lain tidak sanggup mengurus rakyatnya 'menyerang' dan membuat settingan ke pemerintahan Kabupaten Tapteng dengan mempergunakan isu-isu yang tak benar," lanjut Bupati Bakhtiar.

Dengan demikian, Bupati Bakhtiar memaparkan adanya dugaan upaya untuk menjatuhkan nama baik Pemkab Tapteng dengan menjual isu-isu warga yang tidak mendapatkan bantuan dari pemkab.

Minggu lalu (26/4), viral di sebuah berita dan video seorang ibu yang diketahui bernama Dewi Nasution (35) warga Lingkungan III Budi Luhur mengaku pernah tidak makan selama seminggu. Walaupun pengakuan itu sudah dicabut, yang bersangkutan tetapi sempat menjadi buah bibir masyarakat Tapteng dan menjadi komsumsi publik.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Hadiri Penutupan Muktamar NU, Prabowo Dikalungi Sorban

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:17

Muktamar ke-35 NU: LAZISNU Bagikan Santunan Yatim dan Kacamata Gratis untuk Guru Ngaji

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:13

Tim Formatur PBNU Diberi Waktu Sebulan Susun Kepengurusan

Senin, 31 Agustus 2026 | 10:07

Rupiah Lesu ke Rp17.754 per Dolar AS di Awal Pekan, Pasar Wait and See

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:57

Harga Emas Dunia Stabil Usai Anjlok Akibat Sinyal Suku Bunga The Fed

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:43

IHSG Pagi Tertekan, Tiga Saham Malah Melompat

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:28

Muslim Arbi Soroti Amandemen UUD 1945 dan Maraknya Politik Dinasti

Senin, 31 Agustus 2026 | 09:14

Emas Antam Mandek di Rp2,6 Juta per Gram

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:56

Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Strategis, Dua Kapolda Berganti

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:53

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih dari 3 Persen

Senin, 31 Agustus 2026 | 08:38

Selengkapnya