Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima draft RUU Omnibus Law dari Pemerintah/RMOL
Pembahasan klaster Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang masuk dalam omnibus law akan diprioritaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hal ini disambut positif oleh praktisi dan pegiat UMKM karena setidaknya, ada empat aspek yang penting bisa dimanfaatkan dari klaster ini.
"Aspek perizinan, upah minimum, pendanaan, dan akses pemasaran jadi aspek yang paling berpengaruh dari RUU Cipta Kerja buat UMKM. Ini yang akan berdampak pada pengembangan UMKM pasca pandemik Covid-19 ini," kata praktisi UMKM sekaligus CEO Serasa Food, Yuszak Mahya dalam diskusi bertajuk 'Trik Menyelamatkan UMKM Saat Pandemi Covid-19', Rabu (29/4).
Soal perizinan, Yuszak melihat selama ini pelaku UMKM memang mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan usaha, izin edar, standar nasional, hingga sertifikasi halal.
"Kita ini ibarat lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Dengan RUU Cipta Kerja, aspek perizinan ini mudah-mudahan lebih diperhatikan kemudahannya," kata Yuszak.
Terkait upah minimum, Yuszak juga mencermati bahwa penerapan Upah Minimum Kota (UMK) yang selama ini diterapkan nyaris di semua lini mustahil diikuti oleh UMKM.
“Kalau pakai UMK, ya kita ini usaha kecil menengah dan mikro tidak mungkin bisa mengejar. Usulan menerapkan UMP secara tunggal ini bisa lebih diapresiasi," katanya menambahkan.
Aspek pendanaan bagi UMKM juga jadi perhatian Yuszak dalam RUU Cipta Kerja yang masih dibahas. Menurutnya, usaha pemerintah untuk pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pemberdayaan UMKM perlu diapresiasi.
Terakhir, soal aspek akses ke pemasaran, Yuszak menekankan bahwa produk UMKM juga perlu dipermudah aksesnya ke ritel-ritel yang besar. Ini sebagai upaya lanjutan membesarkan UMKM ke tingkat selanjutnya.
"Terkadang, untuk masuk ke ritel atau supermarket besar, kami sudah diperlakukan layaknya industri besar dengan biaya yang tinggi. Kalau seperti ini, UMKM tidak akan mampu bersaing," tutup Yuszak.
