Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Jokowi Ngawur, Warga Dilarang Mudik Kok 500 TKA China Diizinkan Masuk

RABU, 29 APRIL 2020 | 22:05 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sikap pemerintahan Joko Widodo dalam mengatasi pandemik virus corona baru atau Covid-19 dinilai makin aneh dan membingungkan. Di satu sisi, masyarakat dilarang mudik namun disisi lain 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China diizinkan masuk ke Sulawesi Tenggara.

Begitu yang dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan resminya, Rabu (29/4).

“Sikap pemerintah Jokowi dalam mengatasi pandemik Covid 19 makin aneh, ngawur, diskriminatif, dan membingungkan, IPW melihat sikap ngawur pemerintah tersebut bisa memicu konflik di masyarakat,” kata Neta.


Padahal, sambung Neta, Presiden Jokowi sendiri yang mengumumkan larangan mudik bagi masyarakat demi mencegah penyebaran Covid-19 yang hingga saat ini belum ditemukan vaksinya itu. Larangan mudik dibarengi dengan pegerahan personel Polri untuk menghalau masyarakat yang terindikasi bakal mudik.

'Anehnya pemerintahan Jokowi mengizinkan TKA Cina datang ke Sultra. Rencana kedatangan 500 TKA China di saat pandemik corona ini diungkapkan Gubernur Ali Mazi  pada 27 April kemarin. IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA Cina itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik,” tantang Neta.

Di sisi lain, dari pengamatan IPW, sikap ngawur Presiden Jokowi terlihat ketika berkali kali membagi bagikan beras di jalanan hingga menimbulkan kerumunan massa di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan physical distancing yang digaungkan oleh pemerintahannya sendiri.

“Padahal, jika masyarakat yang melakukan, Polisi dengan cepat membubarkannya. Panitianya langsung mendapat teguran dan diminta meneken surat pernyataan agar tak mengulangi kegiatan serupa,” ujarnya membandingkan.

“Seharusnya Polri juga menegur Jokowi dan meminta mantan Walikota Solo itu membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kegiatan serupa,” sambung Neta berharap kepada Polri.

Di sisi lain, Neta menambahkan, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Sebagai presiden, Jokowi cuma bisa meminta agar rakyat menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan massa.

“Tapi dia sendiri melanggar apa yang diucapkannya,” imbuh Neta aneh dengan sikap Presiden.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya