Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Pak Jokowi, Setop Politisisasi Bantuan Pandemik Covid-19!

RABU, 29 APRIL 2020 | 18:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pendistribusian paket bantuan berupa sembako untuk masyarakat miskin dan rentan miskin akibat pandemik virus corona baru (Covid-19) dari pemerintah, terpaksa tertunda lantaran pengemasan yang menggunakan tas merah putih bertulis “Bantuan Presiden” belum rampung dibuat.

Hal ini pun mendapat kritikan tajam dari banyak kalangan. Salah satunya datang dari pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran yang dengan tegas mengatakan Setop ‘politisasi’ bantuan Pandemik Covid-19 .

"Tidak bisa disangkal jika distribusi bantuan korban menjadi ‘sexy’ dimata pejabat publik, yang dipercaya bisa untuk mendongkrak ‘rating’ citra diri seakan pro-publik," jelasnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/4).


Andi juga menilai, bisa jadi aksi pemerintahan Joko Widodo ini sekadar untuk dijadikan sebagai ajang membayar janji-janji yang pernah ditawarkannya di masa lalu

"Melabeli bantuan dengan sesuatu ‘simbol’ semisal bantuan presiden, adalah bagian dari positioning pencitraan tersebut," tegasnya.

Sebanyak 1,3 juta bantuan sosial untuk keluarga miskin dan rentan miskin tengah dipersiapkan oleh Kementerian Sosial. Nilai bantuan sebesar Rp 300 ribu per paket yang akan disalurkan dua kali dalam sebulan itu disiapkan di sejumlah tempat.

Belakangan pengepakan sempat tersendat karena kantong bertulis "Bantuan Presiden" tidak cukup. Pengepakan sempat hanya 5 ribu bungkus sehari, padahal targetnya 20 ribu paket.

Adapun tas bertuliskan "Bantuan Presiden" diambil dari pabrik tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sritex.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya