Israel Aneksasi Tepi Barat, Komisi I DPR: Ancaman Bagi Perdamaian Dunia Dan Bukti Penjajahan Di Era Milenial

Pernyataan Pemerintah AS yang siap mengakui langkah Israel menganeksasi wilayah pendudukan di Tepi Barat amat memalukan. Hal ini sudah diprediksi sejak pemerintahan Donald Trump memindahkan kedutaannya ke Jerussalem, yang makin menambah ketegangan di Palestina di tengah pandemik Covid-19.

“Di tengah pandemi Covid-19 dan dunia tengah berusaha menyelamatkan nyawa setiap anak manusia, di belahan bumi Palestina tepatnya di Tepi Barat Israel dengan diamini AS mengambil langkah berbahaya dan jahat dengan menganeksasi (mengambil paksa) tanah area Palestina. Ini mengancam perdamaian dunia dan jelas sebuah penjajahan di era milenial yang memalukan dan menginjak-injak nilai kemanusian kita,“ jelas Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/4).

Abdul Kharis meminta Kementerian Luar Negeri RI segera mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membuat sidang darurat menyikapi langkah Israel dan AS tersebut. Kharis merasa aneksasi tidak sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB dan berbagai resolusi PBB lainnya.
 

 
“Mengutip pernyataan Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyadh Mansour, ketika semua orang berlindung di rumahnya di saat pandemik, bagaimana mungkin Israel dapat membenarkan langkahnya yang terus menghancurkan rumah-rumah warga Palestina. Ini jelas teror di tengah pandemik, kita harus bersama hentikan ini," tegas legislator dari Fraksi PKS ini.

Kharis juga mendukung sikap Indonesia yang disampaikan dalam pertemuan “Open Debate" DK PBB beberapa hari lalu secara virtual untuk membahas kondisi terkini di Palestina dan kawasan Timur Tengah.

Termasuk dalam menghadapi pandemik Covid-19 dan meminta Kementerian Luar Negeri untuk terus menggalang negara sahabat, khususnya negara-negara OKI, untuk menunjukkan sikap yang sama.

“Aksi provokasi dan tindakan sepihak Israel dalam aneksasi wilayah Palestina jelas ditentang sebagian negara anggota DK PBB. Itu jelas belum cukup," lanjutnya.

"Kita harus galang sebanyak mungkin negara sahabat dan kita juga tegaskan kembali dukungan terhadap 'two-state solution' yang berdasarkan pada parameter internasional yang telah disepakati. Sesuai dengan berbagai resolusi DK PBB yang berujung pada Kemerdekaan Palestina tentunya,” tutup Kharis menegaskan.