Berita

Gubernur DKI, Anies Baswedan saat rapat daring dengan 129 pengusaha/Repro

Nusantara

Tangani Kontraksi Ekonomi Akibat Covid-19, Anies Gandeng Pengusaha

SELASA, 28 APRIL 2020 | 19:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menggelar rapat secara daring dengan perusahaan-perusahaan multinasional dan asosiasi bisnis di Ibu Kota, pada Selasa (28/4).

Dalam rapat yang melibatkan 129 partisipan tersebut, Anies mengajak para pengusaha multinasional untuk ikut berpartisipasi dengan Pemprov DKI dalam menanggulangi wabah Covid-19, yang menimbulkan berbagai dampak pada masyarakat khususnya di bidang sosial ekonomi.

“Pada masa pandemik saat ini terjadi kontraksi ekonomi yang berdampak sejumlah orang miskin yang bertambah menjadi sekitar 3,6 juta," jelas Anies.


Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, tantangan saat ini adalah memastikan masyarakat terdampak tersebut bisa tetap bertahan dengan mendukung kebutuhan dasar seperti makanan.

Anies juga memaparkan, untuk mempermudah keterlibatan para pengusaha dalam menanggulangi dampak Covid-19 di masyarakat, pihak Pemprov DKI telah memetakan sebaran wilayah paling banyak terdampak, baik dari aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi melalui laman https://corona.jakarta.go.id/id/kolaborasi-sosial-berskala-besar.

"Jakarta sudah memetakan daerah-daerah yang bisa dipilih pengusaha untuk menyalurkan bantuannya, Jika nanti anda (pengusaha) memilih satu area maka akan muncul informasi berupa jumlah keluarga yang butuh bantuan, siapa pemimpin RW, dan apa jenis bantuan yang dapat disalurkan,” terang.

Terakhir Anies menuturkan langkah persuasif yang dilakukan Pemprov DKI tersebut merupakan bentuk balas budi kepada kota Jakarta yang telah memberikan banyak manfaat bagi warganya.

“Mari ambil tanggung jawab ini sebagai kehormatan dan mari bantu sesama sambil memastikan semuanya selamat. Dengan begitu Jakarta memiliki masyarakat yang kuat karena kita menjadikan solidaritas sebagai komponen penting untuk keluar dari tantangan,” pesannya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya