Cari Warga Belum Terima Bansos, DPR: Polri One Step A Head, Cerdas Dan Inovatif

Instruksi Kapolri Jenderal Idham Azis kepada seluruh Polres untuk mendata warga yang belum menerima bantuan sosial serta menyiapkan 10 ton beras mendapat atensi dari DPR RI.

Menurut anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan, instruksi tersebut patut diapresiasi sebagai langkah yang inovatif.

“Saya ucapkan apresiasi atas respons cepat dan kepekaan serta sensitivitas Polri untuk menyiapkan 10 ton beras dan bahan pokok lainnya untuk dibagikan kepada warga terdampak Covid-19 yang belum terdata. Ini langkah cerdas dan kegiatan inovatif serta upaya antisipatif,” kata Arteria dalam keteranganya, Senin (27/4).

Langkah Kapolri dalam menjamin warga terdampak Covid-19 tersebut juga dimaknai sebagai upaya menghindari kegagalan program jaring pengaman sosial yang ditetapkan pemerintah.

“Polri sudah one step a head di dalam mengantisipasi kemungkinan adanya warga masyarakat yang terdampak secara sosial akibat pandemik Covid-19, namun luput dari pencermatan pemerintah pusat maupun dareah,” puji Arteria.

Politisi PDIP ini mengatakan, kemungkinan luput pendataan bisa saja terjadi karena data keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) hanya berbasis KTP dan Kartu Keluarga, sedangkan masih banyak masyarakat miskin yang tidak ber-KTP di wilayah setempat.

Belum lagi bila bicara mengenai adanya peningkatan penduduk miskin pasca pandemik Covid-19 yang belum tercover dalam data Kemensos RI.

“Jadi instruksi Kapolri sangatlah tepat. Saya meminta kepada seluruh jajaran Polri untuk dapat memastikan dan menjamin kelancaran distribusi logistik dan bantuan sosial yang humanis dan berkeadilan sosial,” pungkas Arteria.