Berita

Ilustrasi SPBU Pertamina/Net

Publika

Benarkah Rakyat Menyubsidi Pemerintah Lewat Harga BBM?

SELASA, 28 APRIL 2020 | 03:21 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

DIKUTIP dari S & P Global Platts, Pertamina impor Ron 92 atau pertamax dengan harga 23 dolar/barel - 28 dolar per barel. Harga BBM impor ini setara dengan Rp 2.314/liter sampai dengan Rp 2.817/liter. Lumayan banget untungnya kalau dijual di Indonesia Ron 92 atau pertamax seharga Rp 9.000 per liter.

Dikatakan pula bahwa Jumat malam, pembeli bensin terbesar di kawasan itu mengeluarkan tender, ditutup pada 24 Maret, mencari total 1,2 juta barel bensin 92 Ron dalam empat paket terpisah dengan berbagai ukuran untuk April, menurut dokumen tender yang dilihat oleh Platts.

Pada 19 Maret, Platts menilai bensin FOB Singapura 92 RON -patokan bensin Asia paling cair- pada level terendah 18 tahun 23,07 dolar/barel, terakhir lebih rendah pada 22 Februari 2002 pada 22,90 dolar/barel.


Jadi dalam masa corona ini tampaknya rakyat yang tengah memberikan "subsidi" kepada negara lewat harga minyak. Subsidi dari rakyat tersebut senilai selisih harga impor BBM impor dari Singapura dengan harga jual BBM di dalam negeri.

Memang publik tau bahwa saat ini pemerintah tidak punya uang sehingga tidak punya kemampuan menghadapi corona. Demikian juga dengan BUMN migas juga mengasapi kesulitan cash flow dan kesulitan bayar utang. Banyak piutang Pertamina masih nyangkut di kas pemerintah dan belum dibayar.

Memanfaatkan momentum minyak mentah dan BBM impor murah, Pertamina BUMN yang mengurus minyak telah melakukan kontrak pembelian BBM impor lebih banyak, menyewa beberapa tanker unruk menyimpan minyak dan BBM.

Pertamina juga menutup operasi kilang dalam negeri karena lebih mahal ketimbang impor, sementara harga jual minyak dalam negeri masih bagus harganya tidak berbeda dengan masa sebelum corona.

Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya