Berita

Dr. Muhammad Najib

Muhammad Najib

Yang Sakral Dan Profan Dalam Politik

SENIN, 27 APRIL 2020 | 22:14 WIB | OLEH: DR. MUHAMMAD NAJIB

DIKOTOMI istilah "sakral" dan "profan" diperkenalkan oleh seorang ilmuwan sosial asal Perancis bernama Emile Durkheim. Namanya sering disebut ketika orang membahas berbagai fenomena sosial dalam masyarakat beragama.

Dulu Nurchlolis Masjid sering meminjam teori Durkheim ini, untuk menjelaskan sesuatu yang tidak boleh diubah dan yang boleh diubah, bahkan dianjurkan untuk diubah dalam Islam. Perubahan diperlukan sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu. Bagi Cak Nur wilayah ini bagian dari wilayah tajdid.

Contoh yang masuk wilayah sakral seperti bentuk ibadah yang sudah baku sehingga terlarang untuk diubah, bahkan mempertanyakanpun dilarang. Wilayah ini oleh para ulama disebut sebagai ibadah mahdzah, seperti Shalat baik tata cara maupun jumlahnya, puasa, zakat, dan seterusnya.

Sementara yang masuk wilayah profan seperti semua ilmu pengetahuan, sain, dan teknologi beserta produk hilirnya, merupakan bagian dari wilayah profan yang menuntut perubahan terus-menerus. Disinilah pintu iztihad terbuka sangat lebar.

Para ulama menyebut wilayah ini sebagai ibadah gairu mahdzah. Untuk hal-hal yang bersifat fisik tentu lebih mudah, dibanding yang bersifat non fisik seperti pemahaman, gagasan, dan konsep. Padahal semua ini mempengaruhi perilaku manusia di masyarakat.

Pembahasan masalah ini penting karena ada perintah Allah dalam Al Qur'an dalam surah Al Baqarah 208, agar setiap muslim menjalankan Islam secara kaffah. Para ulama pada umumnya memaknai kata "kaffah" dengan "total" atau "keseluruhan".

Kebanyakan para ulama memaknainya sebagai perintah kepada setiap muslim untuk menjalankan semua perintah Allah tanpa pilih-pilih. Penjelasan umum seperti ini tentu tidak salah, akan tetapi menyisakan pertanyaan lanjutan. Bagaimana dengan realitas adanya keterbatasan kapasitas atau kemampuan manusia itu sendiri ?

Analoginya, ilmu Allah itu sangat luas, tentu tidak mungkin semuanya akan dipelajari oleh satu orang, sehingga setiap orang harus memilih. Atau ilmu itu dibagi-bagi dan dikelompokkan, kemudian dibagi-bagi, sehingga setiap orang dapat mempelajari sebagian sesuai dengan minat dan kapasitasnya.

Seperti ketika memasuki perguruan tinggi, setiap calon mahasiswa harus memilih fakultas tertentu, yang kemudian dibagi lagi menjadi Jurusan tertentu.

Dengan meminjam teori Durkheim, maka dengan mudah dapat ditempatkan bahwa dunia politik, khususnya dalam maknanya: who, get what, when, and how, masuk dalam wilayah profan. Bagi para politisi muslim, muncul pertanyaan bagaimana agar semua kegiatan di wilayah ini agar bernilai ibadah ?

Disinilah hadist yang berbunyi: sesungguhnya nilai setiap perbuatan tergantung pada niatnya, memiliki maknanya yang sangat dalam. Para politisi dalam konteks ini sesungguhnya ibarat pisau bermata dua, dia bisa mengantarkan negara kepada kebaikan, jika diniatkan sebagai pengabdian pada bangsanya atau sebagai bagian dari bentuk ibadah kepada sang Khaliq.

Akan tetapi para politisi  juga bisa mengantarkan pada bencana, bila niatnya sekadar untuk mengejar kekuasaan, mengumpulkan harta, atau hal-hal lain yang menjadi perhiasan dunia. Hal ini banyak dibahas oleh seorang ilmuwan Italia bernama Machiavelli.

Jika masalah yang menentukan sebuah negara akan dibawa kepada kebaikan atau keburukan oleh para politisinya hanya ditentukan oleh niat, yang tidak mudah dibaca publik, apalagi para politisi konon lebih hebat dari para aktor film dalam membungkus niat yang sesungguhnya.

Hal inilah yang menyebabkan dari masa ke masa, masyarakat sebagian besar kecewa dengan para politisinya. Dengan kata lain, sedikit sekali para politisi yang bisa menjadi negarawan, dan lebih sedikit lagi yang kemudian diakui sebagai pahlawan.

Untuk itulah Al Qur'an memperingatkan berulang-ulang, khususnya pada politisi yang menggunakan agama sebagai instrumen dalam perjuangannya, dengan metafora: janganlah menjadi seperti mereka yang menjual agama dengan harga yang murah, menukarkan urusan akhirat dengan dunia.

Dalam Al Qur'an, peringatan ini sudah diberikan kepada pengikut Nabi Musa  (Yahudi), pengikut Nabi Isa(Nasrani), disamping pengikut Nabi Muhammad (Islam).

Peringatan ini menunjukkan dengan jelas, adanya kerentanan yang dihadapi tokoh-tokoh agama yang terjun ke dunia politik. Karena itu, sejatinya beban sekaligus tanggungjawab  yang berada dipunggung para tokoh agama, jauh lebih lebih berat dari pada masyarakat awam. Wallahua'lam.

Penulis adalah Pengamat Politik Islam dan Demokrasi

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

UPDATE

Dirjen Anggaran Kemenkeu Jadi Tersangka, Kejagung Didesak Periksa Tan Kian

Sabtu, 08 Februari 2025 | 21:31

Kawal Kesejahteraan Rakyat, AHY Pede Demokrat Bangkit di 2029

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:55

Rocky Gerung: Bahlil Bisa Bikin Kabinet Prabowo Pecah

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:53

Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

Sabtu, 08 Februari 2025 | 20:01

Tepis Dasco, Bahlil Klaim Satu Frame dengan Prabowo soal LPG 3 Kg

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:50

Dominus Litis Revisi UU Kejaksaan, Bisa Rugikan Hak Korban dan tersangka

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:28

Tarik Tunai Pakai EDC BCA Resmi Kena Biaya Admin Rp4 Ribu

Sabtu, 08 Februari 2025 | 19:16

Ekspor Perdana, Pertamina Bawa UMKM Tempe Sukabumi Mendunia

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:41

TNI AL Bersama Tim Gabungan Temukan Jenazah Jurnalis Sahril Helmi

Sabtu, 08 Februari 2025 | 18:22

Penasehat Hukum Ungkap Dugaan KPK Langgar Hukum di Balik Status Tersangka Sekjen PDIP

Sabtu, 08 Februari 2025 | 17:42

Selengkapnya