Stafsus Itu Tugasnya Bantu Presiden, Bukan Pejabat Eksekutif Yang Garap Proyek Pemerintah

Setelah Adamas Belva Syah Devara mundur dari jabatan selaku Staf Khusus Presiden Joko Widodo, beberapa hari rekannya Andi Taufan Garuda Putra pun juga menyusul mundur dari Stafsus.

Ada persoalan serius di balik mundurnya dua anak muda yang dekat dengan Presiden Jokowi tersebut. Pasalnya, keduanya diduga terbentur konflik kepentingan antara perusahan pribadi dengan program atau proyek pemerintah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partonan Daulay mengatakan, pasti ada sesuatu di balik mundurnya dua stafsus milenial Belva Devara dan Andi Taufan. Jika tidak, mereka tidak mungkin secara tiba-tiba mengundurkan diri.

"Logikanya, kalau semua baik-baik saja, kan tidak perlu mengundurkan diri. Bekerja saja sebagaimana biasanya. Selama ini juga begitu. Publik juga tidak banyak menyoroti dan mempersoalkan kinerja mereka," kata Saleh Daulay kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (25/4).

Menurut Saleh, terkait dugaan konflik kepentingan Belva Devara dengan Ruangguru-nya dan Andi Taufan dengan mencatut kop surat Setkab untuk kepentingan Amartha miliknya, adalah persoalan serius.

Sebab, harus ditegaskan bahwa tugas seorang Stafsus Presiden adalah membantu kepala negara, bukan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.

"Dalam konteks ini, yang dipersoalkan bukan soal posisinya sebagai stafsus. Tetapi lebih pada kesan ada pemanfaatan posisi tersebut yang tidak sesuai dengan semestinya," kata Saleh Daulay.

"Stafsus itu mestinya bertugas memberikan masukan kepada Presiden terkait hal-hal aktual yang baik dan penting untuk dikerjakan. Stafsus bukanlah pejabat eksekutif yang bertugas mengerjakan proyek pemerintah," tegas ketua DPP PAN ini menambahkan.