Berita

Sukamta/Net

Politik

Banggar DPR Sebut Perppu 1/2020 Untuk Mengakali Defisit Anggaran Negara

KAMIS, 23 APRIL 2020 | 05:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Sukamta mengingatkan pemerintah pada periode Maret 2020 telah terjadi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 76,4 triliun.

Hal itu, akibat dari realisasi pendapatan negara lebih rendah daripada belanja negara.

Sukamta menguraikan, pada Maret 2020, pendapatan negara baru mencapai Rp 375,9 triliun sedangkan pemerintah telah mengeluarkan Rp 452,3 trilliun untuk belanja.


“Pemerintah mengakali defisit anggaran dan untuk membiayai kebutuhan pemerintah yang ugal-ugalan lahirlah perppu yang ugal-ugalan juga,” ujar Sukamta kepada wartawan, Rabu (22/4).

Menurutnya, besaran defisit APBN pun melampaui tiga persen dari PDB. Artinya terjadi pelanggaran Pasal 17 (3) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.

“Namun mensiasati hal tersebut Perppu 1/2020  kemudian mengubah batas defisit anggaran negara melampaui 3 persen dari PDB, bahkan tidak ada batas atasnya,” jelasnya.

Ketua DPP PKS ini berpesanm bahwa langkah pemerintah harus fokus pada penyelesaian Covid-19 yang belum selesai bukan pada masalah ekonominya.
Setelah pandemi COVID-19 bisa diatasi baru fokus dialihkan ke ekonomi. Bukan dibalik fokus penanganannya.

“Jika pemerintah tidak segera menyelesaikan masalah Covid-19 kemudian membuat langkah-langkah strategis dengan target waktu yang jelas, maka kebijakan mengembalikan kondisi ekonomi akan sia-sia,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya