Berita

Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi/Net

Politik

Usul Stafsus Milenial Dibubarkan, PKB: Tidak Ada Manfaat Dan Merepotkan Presiden Jokowi

RABU, 22 APRIL 2020 | 18:49 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar membubarkan Staf Khusus Milenial.

Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa Staf Khusus Milenial yang membantu Presiden Jokowi di Istana tiak memberi banyak manfaat.     

Pria yang juga Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor ini menilai, Stafsus milenial justru menggangu kerja Presiden Jokowi dengan menimbulkan kegaduhan publik.


"Ya karena tidak jelas manfaatnya. Malah merepotkan presiden karena sering membuat gaduh," demikian kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/4).

Lebih lanjut Gus Yaquth menjelaskan, dua kasus Stafsus yang belakangan terjadi membuktikan bahwa peran para milenial itu sangar rawan konflik kepentingan.

"Dari awal saya konsisten ingin Stafsus milenial dibubarkan karena rawan dengan conflict of interest seperti 2 kejadian belakangan Andi Taufan dan belva devawa," tandas politisi PKB ini.

Ia meminta Presidem Jokowi segera merespons kesalahan dua anak buahnya itu dengan mengevaluasi pembentukan Stafsus dari kalangan milenial.

"Dengan langkah itu Presiden akan mendapatkan simpati publik sebagai pemimpin yang benar-benar mampu mendengarkan aspirasi masyarakat," tandasnya.

Dua Stafsus Presiden Jokowi Adamas belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra teleh menghebohkan publik karena diduga telah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan perusahaan yang dimiliki.

Belakangan Belva mundur dari posisi Stafsus Presiden setelah dikritik terkait perusahaannya Ruangguru yang menerima proyek sebagai mitra Kartu Prakerja.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya