Berita

Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi/Net

Politik

Usul Stafsus Milenial Dibubarkan, PKB: Tidak Ada Manfaat Dan Merepotkan Presiden Jokowi

RABU, 22 APRIL 2020 | 18:49 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar membubarkan Staf Khusus Milenial.

Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa Staf Khusus Milenial yang membantu Presiden Jokowi di Istana tiak memberi banyak manfaat.     

Pria yang juga Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor ini menilai, Stafsus milenial justru menggangu kerja Presiden Jokowi dengan menimbulkan kegaduhan publik.


"Ya karena tidak jelas manfaatnya. Malah merepotkan presiden karena sering membuat gaduh," demikian kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/4).

Lebih lanjut Gus Yaquth menjelaskan, dua kasus Stafsus yang belakangan terjadi membuktikan bahwa peran para milenial itu sangar rawan konflik kepentingan.

"Dari awal saya konsisten ingin Stafsus milenial dibubarkan karena rawan dengan conflict of interest seperti 2 kejadian belakangan Andi Taufan dan belva devawa," tandas politisi PKB ini.

Ia meminta Presidem Jokowi segera merespons kesalahan dua anak buahnya itu dengan mengevaluasi pembentukan Stafsus dari kalangan milenial.

"Dengan langkah itu Presiden akan mendapatkan simpati publik sebagai pemimpin yang benar-benar mampu mendengarkan aspirasi masyarakat," tandasnya.

Dua Stafsus Presiden Jokowi Adamas belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra teleh menghebohkan publik karena diduga telah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan perusahaan yang dimiliki.

Belakangan Belva mundur dari posisi Stafsus Presiden setelah dikritik terkait perusahaannya Ruangguru yang menerima proyek sebagai mitra Kartu Prakerja.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya