Politisi Golkar, Firman Soebagyo/Net
Partai Golongan Karya (Golkar) angkat bicara mengenai tudingan sebagai biang kerok omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang kini berujung polemik dan sarat penolakan dari sejumlah pihak.
Politisi Golkar, Firman Soebagyo pun menilai tuduhan tersebut tidak berdasar. Sebagai partai pendukung pemerintah, kata dia, sudah seharusnya Golkar mendukung omnibus law yang dinilai memiliki tujuan baik.
"Kalau Golkar satu suara (mendukung omnibus law). Karena Golkar partai pendukung pemerintah, justru Golkar ini memang harus melakukan karya-kekaryaannya menciptakan lapangan kerja," kata Firman Soebagyo saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (22/4).
Firman yang juga anggota Tim Omnibus Law RUU Ciptaker ini mengurai, pembahasan omnibus law di tengah pandemik Covid-19 dilakukan agar memiliki landasan hukum dalam hal membuka akses lapangan kerja.
"Karena rencana kerja pemerintah ke depan harus didasari aturan hukum yang ada. Kalau aturan hukumnya enggak ada bagaimana? Pemerintah apa dasar hukumnya untuk melaksanakan
recovery ekonomi ke depan?" tuturnya.
Di sisi lain, kritikan yang ditujukan kepada partainya merupakan hak setiap orang dalam negara berdemokrasi. Namun anggota Komisi IV DPR RI ini menyatakan, Partai Golkar akan tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
Lebih lanjut, Firman Soebagyo menegaskan Baleg DPR RI yang masih melakukan pembahasan omnibus law RUU Ciptaker yang juga melibatkan stakeholder terkait untuk diakomodir usulannya.
"Ya usulannya apa, nanti kita telaah. Kan begitu," tandasnya.
Kritikan sebelumnya disampaikan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi yang menyebut RUU tersebut tidak mendesak di tengah mewabahnya virus corona. Bahkan ia menduga partai pimpinan Airlangga Hartarto itu sebagai biang kerok di balik RUU tersebut.
"Nampaknya saat ini yang terjadi adalah pemerintah melalui Menko Perekonomian yang melakukan provokasi buruh dan masyarakat untuk turun ke jalan. Jika sampai buruh terprovokasi maka ini kesalahan pemerintah sendiri. Jika dia tak mau dianggap biang kerok, seharusnya Airlangga dapat mencabut omnibus law dan Kartu Prakerja," tegas Uchok Sky Khadafi.
