Berita

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis/Net

Politik

Harga BBM Belum Turun, Margarito: Jokowi Harus Beri Argumen Konstitusinya

RABU, 22 APRIL 2020 | 15:56 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo didesak untuk menjelaskan alasan tidak menurunkan harga BBM di saat harga minyak dunia. Penjelasan itu penting agar Jokowi tidak dimakzulkan.

Begitu kata pakar hukum tata negara, Margarito Kamis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/4).

“Itu perlu mereka jelaskan sehingga kita tahu. Mereka harus pastikan bahwa di dalam argumen mereka itu, mereka mesti mengaitkan dengan konstitusi. Dalam kerangka itu mereka mesti menjelaskan di mana kewajiban mereka dan di mana hak rakyat," tegasnya.


Hingga saat ini, pemerintah belum memberi alasan secara konstitusional mengenai keputusan tidak menurunkan harga BBM. Sementara di satu sisi harga minyak dunia sedang anjlok.

“Pasti ada argumen. Cuma bagaimana bobot argumen itu, kita tidak tahu kan bagaimana konstitusinya," jelas Margarito.

Menurutnya, penjelasan kepada rakyat atas kebijakan tersebut, akan menghindari Presiden Jokowi dari desakan pemakzulan.

"Keluar saja. Berdiri di podium Istana lalu jelaskan mengapa kami tidak turunkan harga BBM saat ini. Argumen-argumen itu semua mesti dipoles dalam kerangka konstitusi,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya