Berita

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ferry Juliantono/Net

Politik

Ferry Juliantono: Aneh Kalau Jokowi Tidak Tahu Mafia Yang Permainkan Perut Rakyat

RABU, 22 APRIL 2020 | 13:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Rasa curiga Presiden Joko Widodo terhadap dugaan mafia bahan kebutuhan pokok, khususnya gula, dianggap aneh. Sebab sudah jelas harga gula melambung karena ada permainan dari mafia distribusi yang berkongkalikong dengan pabrikan swasta.

Begitu kata Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ferry Juliantono kepada redaksi, Rabu (22/4).

Ferry mengurai bahwa faktor permintaan melonjak bukan penyebab kongkalikong tersebut. Permainan terjadi karena suplai gula terganggu akibat impor yang tersendat.


Para mafia kemudian memanfaatkan kondisi tersebut dengan mencari keuntungan setinggi-tingginya. Mereka menaikan harga gula hingga 50 persen. Dari sebelumnya berkisar Rp 12 ribu hingga Rp 13 ribu per kilogram menjadi Rp 19 ribu per kilogram.

Waketum DPP Partai Gerindra itu juga mengurai kenapa kongkalikong bisa mudah terjadi. Kata dia, pabrikan gula swasta sudah punya jaringan distribusi dari tingkat whole seller, distributor, dan agen.

“Sementara pemerintah tidak punya kendali atas jaringan itu karena memang "melumpuhkan diri dari sejak hulunya sampai hilirnya”,” ujarnya.

Pabrik gula, sambung ketua umum Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) itu, mati satu persatu atau beralih ke swasta. Mayoritas pabrik milik pemerintah juga terlalu kuno. Mesinnya merupakan peninggalan sejak zaman Belanda, sehingga kalah saing.

Di hilir, Bulog dilumpuhkan. Bulog berubah menjadi perusahaan distributor biasa saja yang tidak lagi memiliki kuasa menjaga stabilitas harga bahan pokok penting atau sembako.

“KUD-KUD dimatikan perlahan, dan pasar-pasar tradisional terpepet retail modern yang punya akses langsung ke pabrikan. Ya sempurnalah penguasaan distribusi oleh mafia ini,” urai Ferry.

Menurutnya, satu-satunya kekuasaan yang dimiliki pemerintah kini adalah aturan. Tapi kekuatan itu urung untuk digunakan karena para pejabat khawatir kehilangan "gula-gula" dari para mafia ini.

“Jadi menurut saya, aneh bila presiden tidak tahu siapa yang bermain soal distribusi, yang ujungnya permainkan perut rakyat ini?” sambungnya.

“Kita saja yang masih awam bisa tahu kok ada mafia yang ambil rente/untung gila-gilaan. Janganlah sampai seperti kura-kura dalam perahu alias pura-pura tidak tahu, sehingga ada alasan untuk tidak menindak atau tepatnya membiarkan mafia itu merajalela,” masih kata Ferry.

Sebagai solusi, wakil ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) itu meminta presiden menggunakan kekuasaan yang dimiliki. Caranya dengan memerintahkan Menteri Perdagangan menyikat habis para mafia dengan merombak aturan, sehingga para mafia itu tunduk.

“Jangan malah ke balik, penguasa yang ikut aturan mafia seperti sekarang,” tutupnya.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya