Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Printing Money Saat Pemerintah Tidak Kredibel Bahaya Sekali

RABU, 22 APRIL 2020 | 00:25 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sejumlah tawaran solusi untuk menyelamatkan ekonomi nasional di tengah pandemik virus corona atau Covid-19 terus diajukan di ruang publik.

Salah satu solusi yang muncul adalah mencetak lebih banyak uang atau printing money.

Ekonom Senior, Rizal Ramli menilai, opsi tersebut tidak keliru. Tetapi, menjadi berbahaya jika pemerintah yang menjalankan opsi tersebut tidak kredibel.


"Mohon maaf, printing money pada saat pemerintahnya itu tidak kredibel, banyak KKN dan abuse of power, printing money bahaya sekali," ujar Rizal Ramli di ILC TVOne bertajuk ‘Corona: Setelah Wabah, Krisis Mengancam?’, Selasa (21/4).

Dikatakan Rizal Ramli, ketika printing money dilakukan dan tidak dikelola dengan baik. Akibat terburuknya adalah mata uang rupiah akan kehilangan nilai jual.

"Begitu pemerintah printing money, rupiah bisa anjlok ke Rp 20 ribu terkecuali pemerintah lebih kredibel saat ini," katanya.

Ide printing money disuarakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, ide tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menyelamatkan ekonomi nasional.

"Itu opsi juga (cetak uang), memang kita tidak khawatir rupiah kemana-mana, tetap aja dia di dalam negeri. Kalau memang perlu, cetak uang juga suatu solusi yang (bisa) dijalankan untuk jangka pendek ini," kata JK pada acara yang sama.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya