Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

Usai Bagikan Bantuan Ke Warga Terdampak Covid-19, Relawan Gusdurian Sumenep Kena Gibeng Oknum Polisi

SELASA, 21 APRIL 2020 | 13:25 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kelompok masyarakat Nahdhatul Ulama (NU) dari Gusdurian Peduli menerima tindakan tidak mengenakan dari oknum Kepolisian.

Ketua Umum Gusdurian Peduli, A'ak Abdullah Al Kudus menerangkan, pihaknya kena gibeng usai membagikan bantuan sosial berupa makanan, ke warga di Desa Sentol Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.  

"Aksi pemukulan oleh oknum polisi kepada koordinator Gusdurian Peduli Kabupaten Sumenep merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan melanggar hukum. Kami mengutuk keras kejadian tersebut," ujar A'ak Abdullah Al Kudus dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/4).


Kejadian yang terjadi pada Sabtu, (18/4) pukul 22.00 WIB tersebut, diterangkan A'ak, tidak ditemukan alasan yang cukup dari tindak pemukulan satu oknum Polisi bernama Ismail.

Saat itu Oknun Polisi itu marah-marah, dan meminta Koordinator Relawan Gusdurian Peduli Sumenep, Faiqul Khair, menghapus foto kegiatan pembagian makanan yang diambilnya di posko PAM Covid-19.

Padahal kata A'ak, kegiatannya tersebut sudah diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, dan beberapa kali diundang rapat bersama Bupati Sumenep terkait penanganan pandemik Covid-19

"Apapun pertimbangan Oknum Polisi dalam melaksanakan tugasnya, tidak dapat menjadi alasan untuk berlaku sewenang-wenang dan menggunakan kekerasan fisik kepada warga sipil, terlebih sebelumnya tidak diawali proses yang sesuai aturan penegakan hukum," ungkapnya.

Oleh karena itu, pihak Gusdurian Peduli mendesak Kapolres Sumenep AKBP Deddy Supriadi, untuk memberikan sanksi yang tegas kepada oknum anggotanya bernama Ismail itu.

"Memerintahkan yang bersangkutan meminta maaf kepada saudara Faiqul Khair secara langsung dan meminta maaf secara terbuka di media massa," ujar A'ak.

"Jika dalam waktu 2x24jam permintaan kami tidak diindahkan, maka kami akan menempuh jalur hukum yang diperlukan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Pernah Tembak Mati Perampok Toko Emas, Eks Kapolres Jakbar Kini Jabat Kapolda Papua Barat

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:17

PIEP Datangkan 450 Ribu Barel Minyak dari Aljazair

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:07

Din Syamsuddin Tawarkan Konsep Etika Global Bersama di Forum Internasional Mauritius

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:05

KSP Kawal Ketat Kopdes Merah Putih hingga Capai Target

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:04

Strategi Pertamina Trans Kontinental Jaga Stabilitas Kinerja 2026

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:49

Lebih dari 42 Ribu Warga Ikut Pilih Logo HUT RI ke-81

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:40

Ketika Demonstrasi Punya Harga, yang Mati Bukan Hanya Integritas Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:34

Forum Bersama Raja Charles III, Jumhur Bicara Kebijakan Pengelolaan Limbah

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:30

Menkop Gandeng KSP Percepat Operasionalisasi Kopdes

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:23

AKBP Supriyanto jadi Kapolres Pertama Kawasan IKN

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:20

Selengkapnya