Dedi Mulyadi: Bantuan Dampak Covid-19 Jangan Terhambat Kekakuan Sistem Administrasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan pandemik virus corona baru (Covid-19) sudah merupakan kejadian luar biasa. Terkait dengan kondisi itu, Dedi mengatakan penerima bantuan dampak pandemi yang berhak seharusnya idak bisa hanya didasarkan pada aspek-aspek normatif saja.

“Yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana langkah pemerintah di semua tingkatan untuk meminimalisir terjadinya gejolak sosial,” kata Dedi saat monitoring ketersedian pangan dan mekanisme distribusi bantuan dampak Covid-19 di Kabupaten Purwakarta, seperti dilansir dari Kantor Berita RMOL Jabar, Senin (20/4).

Dari monitoring yang dilakukan  Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar itu diketahui bahwa kondisi persediaan pangan di wilayah Purwakarta dalam keadaan surplus.

“Artinya, ketersedian pangan di Purwakarta masih terbilang aman,” ujarnya.

Sementara berkaitan dengan mekanisme pendistribusian bantuan dampak Covid-19, Kang Dedi sapaan akrabnya- mengharapkan adanya keadilan distribusi bantuan di tiap wilayah.

“Hendaknya diterapkan mekanisme pendistribusian bantuan dengan aspek kearifan lokal. Aspek ini bisa dipandu dan diinisiasi oleh Kades, RW dan RT dan nantinya diverifikasi oleh Camat setempat,” tuturnya.

Yang dimaksud mekanisme distribusi dengan aspek kearifan lokal kata Kang Dedi adalah, jika dalam satu wilayah masih terdapat warga yang terlewat atau tidak mendapatkan bantuan, hendaknya Kepala Desa bisa melakukan inisiatif-inisiatif dengan tetap mempertahankan kondusifitas dan menghindari gejolak sosial.

“Pada prinsipnya budaya gotong-royong dan guyub dalam menghadapi dampak pandemik ini harus dikedepankan untuk menghindari gejolak sosial dari wabah ini,” tuturnya.

Diketuahui, pada agenda koordinasi tersebut nampak hadir diantaranya; Sekda Purwakarta, Iyus Permana, Kepala DPMD Purwakarta Jaya Pranolo, Kepala BKPSDM Purwakarta Asep Supriatna, Kepala Dinsos P3A Purwakarta Asep Surya, Kepala BKAD Purwakarta Norman Nugraha dan Sekretaris APDESI Jawa Barat Anwar Sadat.