Kritik Masinton Dipuji, Pengamat: Dia Wakil Rakyat Yang Tidak Berpihak Pada Oligarki

Pernyataan keras anggota Komisi III DPR RI fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu terkait Perppu Nomor 1/2020 patut diapresiasi.

Selayaknya, seorang wakil rakyat itu memang harus selaras dengan keinginan rakyat. Karena telah di pilih rakyat dan menjadi representasi rakyat di parlemen.

Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (25/4).

"Kita apresiasi Masinton Pasaribu (MP). Karena dia bicara objektif. Sebagai wakil rakyat, dia sudah berkata apa adanya. Dan itu yang dibutuhkan rakyat,” kata Ujang Komarudin.

Pengamat politik jebolan Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai, sekalipun dia kader partai pendukung pemerintah, mantan aktivis 1998 itu telah menyatakan hal yang objektif. Sudah seharusnya wakil rakyat itu membela kepentingan rakyat. 

"Wakil rakyat yang berpihak pada rakyat. Bukan berpihak pada kepentingan oligarki," ucap Ujang Komarudin.

Terlebih, sambungnya, Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 itu telah banyak ditolak dan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh banyak pihak. Termasuk para tokoh bangsa seperti Amien Rais, Din Syamsuddin, Adhie Massardi dkk.

Perppu Covid-19 itu dianggap menabrak konstitusi UUD 1945 dan cenderung berpihak pada para oligarki.

"Para tokoh bangsa yang menggugat perppu, Masinton Pasaribu, dan rakyat menilai bahwa perppu tersebut berpotensi bertentangan dan menggilas konstitusi. Juga dianggap melanggengkan oligarki," demikian Ujang Komarudin.