Berita

Publika

Simalakama Kartu Prakerja

MINGGU, 19 APRIL 2020 | 14:02 WIB

PESERTA Kartu Prakerja akan mendapat dana pelatihan sebesar Rp1 juta, dana bantuan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan dana hasil pengisian survei Rp50 ribu per bulan selama tiga bulan. Totalnya, masing-masing peserta mendapat Rp3,55 juta dengan target peserta 5.6 juta orang yang akan menyerap anggaran 20 triliun rupiah.

Saat ini ada sekitar 8 platform digital (dan akan ditambah lagi setelah lolos penilaian) yang menjadi provider pelatihan digital dengan menawarkan ratusan modul pelatihan dengan biaya antara 150 ribu -850 ribu per modul, dimana modul2 pelatihan online tsb bisa dipilih oleh peserta sesuai kebutuhannya.

Para peserta yang mendapatkan kartu prakerja tsb harus mengambil pelatihan online tersebut terlebih dahulu sebelum mendapatkan insentif 600 ribu/bulan selama 4 bulan, dana pelatihan online disediakan pemerintah sebesar 1 juta per peserta.
Kemudian untuk memastikan apakah pelatihan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan akan diberikan dana survey sebesar 50 ribu per peserta selama 3 bulan.

Kemudian untuk memastikan apakah pelatihan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan akan diberikan dana survey sebesar 50 ribu per peserta selama 3 bulan.

Secara sepintas program ini sangat baik dan patut diapresiasi karena akan memberikan dampak positif bagi para pencari kerja maupun yang di PHK karena selain mendapatkan insentif 600 ribu/bulan selama 4 bulan sebelum mereka mendapatkan kerja juga akan menerima pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kerjanya.

Namun ada skema yang sepertinya kurang tepat sasaran yaitu mengenai biaya pelatihan online sebesar 1 juta dan biaya survey 150 ribu selama 3 bulan.
Pelatihan online dengan menggunakan platform digital seharusnya lebih murah dan lebih mudah, sehingga biaya 1 juta terbilang mahal untuk pelatihan berbasis digital.

Biaya survey 150 ribu untuk 3 kali survey juga mubazir dan tidak perlu karena seharusnya bisa dimasukkan dalam akhir modul pelatihan untuk mendapatkan masukan atau survey kepuasan dan kesesuaian kebutuhan oleh provider kepada seluruh peserta.

Dan kalaupun mau dilakukan terpisah biaya survey 150 ribu juga sangat mahal karena pasti juga menggunakan survey online yang databasenya sudah dimiliki oleh provider maupun pemerintah.

Mungkin sebaiknya skema pembiayaan kartu prakerja diperbaiki dengan me-reduce biaya pelatihan online secara signifikan dan menghilangkan biaya survey, sehingga insentif bulanan dari penerima kartu prakerja bisa jauh lebih besar dari 600 ribu/bulan.

Selain itu dibuka kesempatan seluasnya kepada para start up ataupun pemilik platform pelatihan online kelas pemula untuk bisa ikut serta menjadi provider, tentunya apabila lolos seleksi minimum standar yang ditetapkan.

Keadaan saat ini memang seperti buah simalakama, ditunda ibu jadi korban dan kalau diteruskan bapak yang jadi korban.

Tapi lebih baik ditunda 1 atau 2 minggu dengan merevisi skemanya dan negosiasi ulang dengan platform digital, tapi manfaat yang diterima masyarakat lebih banyak ditengah pandemic covid-19 yang melanda negeri dan dunia.
Wallahualam.

Dr. Andi Desfiandi

Penulis adalah Ketua Bidang Ekonomi DPP Pejuang Bravo Lima

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya