Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Rizal Ramli: Tunjangan Guru Dipangkas 3,3 Triliun, Stafsus Presiden Dapat Proyek 5,6 Triliun

MINGGU, 19 APRIL 2020 | 00:23 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Protes keras yang dilakukan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, terkait pemotongan tunjangan guru hingga Rp 3,3 triliun mendapat dukungan penuh dari ekonom senior, Rizal Ramli.

Pemotongan tunjangan guru tersebut dilakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Dalam lampiran Perpres 54/2020 diketahui tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen. Yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp 53,8 triliun menjadi Rp 50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp 698,3 triliun menjadi Rp 454,2 triliun.


Terakhir, pemotongan dilakukan terhadap tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus. Dari semula Rp 2,06 triliun menjadi Rp 1,98 triliun.

"Tunjangan Guru mau dipotong 3,3 triliun. Stafsus dapat proyek Pelatihan Online 5,6 triliun," sindir Rizal Ramli melalui akun Twitter pribadinya, Sabtu malam (18/4).

Sebelumnya, Rizal Ramli juga sudah menyindir kinerja Staf Khusus Presiden yang dinilai tak paham dengan 'conflict of interest'. Karena mereka terkesan memanfaatkan posisi yang diamanahkan untuk meraih keuntungan pribadi.

“Kalau soal sederhana seperti etika “conflict of interest” aja ora ngerti, ndak usahlah menjadi pejabat negara,” tegasnya, Jumat kemarin (17/4).

RR, demikian dia biasa disapa, juga mengingatkan bahwa amanah yang diberikan kepada seorang pejabat negara harus dijunjung tinggi. Amanah itu adalah kepercayaan untuk benar-benar memberi pelayanan kepada rakyat.

Jika hal itu tidak bisa dijunjung tinggi, maka Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu menyarankan agar Andi Taufan cs fokus saja jadi pengusaha. Selain lebih bermanfaat, mereka juga tidak akan dikepret seperti para “tikus”.

“Ingat amanah dan fatsoen-nya beda, ngurusin rakyat bukan kantong pribadi. Lebih baik fokus jadi pengusaha sukses, bermanfaat dan dihormati. Daripada tikus yang perlu dikepret,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya