Berita

Cuplikan Wamenhan saat mengimbau masyarakat melawan Covid/19/Repro

Politik

Pengamat: Pernyataan Wamenhan Soal Grafik Covid-19 Menuju Puncak Tidak Sesuai Kompetensi, Harus Diralat

SABTU, 18 APRIL 2020 | 12:53 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan kontroversial di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19) kembali disampaikan oleh salah satu pejabat tinggi negara.

Saat mengimbau masyarakat agar membela negara dengan melawan virus asal Wuhan, China, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa saat ini grafik pandemik Covid-19 di Indonesia sedang menuju puncaknya.

Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran menilai, apa yang disampaikan pembantu Presiden Joko Widodo itu tidak sesuai kompetensi dan menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat.


"Wamenhan tidak pada posisi menyampaikan sesustu yang berkaitan dengan hal teknis pandemik Covid-19 karena beliau tidak memiliki kompetensi untuk itu, lebih tepat misalnya disampaikan oleh ketua gugus tugas, Menkes atapun Menko PMK," demikian disampaikan Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (18/4).

Doktor Politik Universitas Padjajaran ini meminta Mantan Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin itu agar meralat pernyataan tersebut.

Kata Andi, setiap pernyataan yang keluar dari pejabat publik dengan tingkat akurasi data yang rendah dapat berefek pada krisis kepercayaan publik.

"Pernyataan tersebut bisa menimbulkan kegaduhan baru serta kebingungan  di tengah masyarakat, karena beberapa pihak yang lebih kompeten justru membuat prediksi, itupun hanya prediksi, puncak terjadi di bukan Mei-Juni. Jadi sebaiknya Wamen meralat pernyataan tersebut," tandasnya.

Pria yang juga Direktur The Red Post Institute mengaku, mengapresiasi imbauan Wamenhan tentang pentingnya masyarakat mematuhi protokol kesehatan melawan pandemik global ini.

"Kepatuhan itu adalah wujud nyata dari bela negara, ajakan yang terakhir ini relevan dengan posisi beliau sebagai Wamenhan," pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya