Berita

Belva Syah Devara bersama Presiden Jokowi/Net

Politik

Kalau Mau Main Proyek, Belva Devara Harusnya Jadi Pengusaha, Bukan Stafsus Presiden

Jangan Cuma Tegur, Harus Dipecat
SABTU, 18 APRIL 2020 | 09:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo diharapkan tegas dan tidak mentolerir kelakuan para staf khusus (Stafsus) yang telah melakukan abuse of power karena menggunakan perusahaan pribadi pada proyek pemerintah.

Kepala Negara mestinya mencopot sang stafsus karena telah melakukan dugaan praktik nepotisme.

Begitu kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (18/4).


"Jokowi harusnya bukan hanya menegur dia. Tapi harus pecat dia. Karena sudah menggunakan perusahaan pribadi untuk menggarap proyek pemerintah di tengah pandemi," kata Ujang Komarudin.

Stafsus Presiden dari kalangan milenial Adamas Belva Syah Devara menuai polemik terkait dengan konflik kepentingan antara perannya sebagai stafsus dan pemimpin perusahaan. Dia adalah pendiri sekaligus CEO Ruangguru. Ruangguru dapat proyek Kartu Prakerja Rp 5,6 triliun untuk menyediakan pelatihan online.

Ujang Komarudin menilai, jika perusahaan pribadi stafsus milenial, sebut saja Ruangguru, digandeng untuk menggarap proyek Kartu Prakerja, itu rawan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Karenanya, sangat mungkin mengarah pada abuse of power, jika tetap dibiarkan.

Atas dasar itu, sang stafsus yang melakukan praktik tersebut seharusnya mundur dari jabatannya selaku pembantu presiden. Sebab, telah berbuat tidak profesional membantu beban negara di tengah pandemik Covid-19.

"Jika ingin ambil proyek pemerintah mundur saja dari staf khusus. Lalu jadi pengusaha atau profesional," demikian Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menyarankan.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya