Berita

Presiden Joko Widodo memperlihatkan kartu prakerja/Net

Politik

Kartu Prakerja Bukan Solusi, Ekonom Indef: Warga Lebih Butuh Duit Cash Daripada Pelatihan

JUMAT, 17 APRIL 2020 | 21:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya pemerintah mengantisipasi pandemik Covid-19 yang berimbas pada perekonomian nasional seperti dengan meluncurkan Kartu Prakerja dinilai belum menyelesaikan masalah.

Pasalnya, masih banyak pemborosan anggaran yang justru tidak efektif dan tepat sasaran.

Demikian disampaikan ekonom Indef, Bhima Yudhistira dalam acara diskusi virtual bertajuk 'Mencegah PHK Massal Menyelamatkan Ekonomi Nasional' melalui telekonferensi, Jumat (17/4).


"Kartu Prakerja tentunya kita harapkan harus diubah ya. Karena sekarang enggak butuh pelatihan online," kata Bhima Yudhistira.

Ia menjelaskan, pelatihan online yang merupakan persyaratan mendapatkan bantuan uang dari Kartu Prakerja dinilai tidak penting lagi dalam situasi pandemik seperti saat ini. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang diprediksi bisa menyentuh angka 1-2 persen.

Alih-alih bekerja pasca pelatihan, malah tidak bisa bekerja karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Artinya kalau kartu Prakerja masih dipaksakan dengan pelatihan model online tidak dapat menyelesaikan permasalahan daya beli. Juga tidak akan menyelesaikan masalah orang di-PHK," ujarnya.

Lebih lanjut, Bhima Yudhistira menyarankan agar pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak Covid-19 tanpa harus boros anggaran dengan birokrasi yang kompleks dan disinyalir tidak tepat sasaran.

"Mereka lebih membutuhkan bantuan langsung tunai atau cash transfer, bantuan sembako dibandingkan harus ikut pelatihan (Prakerja). Kondisi sekarang enggak efektif karena memang harus dirombak. Menurut saya ada waktu merombak menjadi BLT bagi orang yang di-PHK," tandasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya