Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Tunjukkan Keseriusan, Jokowi Harus Ambil Alih Kendali Penanganan Covid-19

JUMAT, 17 APRIL 2020 | 05:43 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Perkembangan kasus virus corona baru (Covid-19) di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Data hingga Kamis (16/4) tercatat ada 5.516 orang terinfeksi, 496 meninggal dan pasien yang sedang menjalani perawatan medis sebanyak 4.472 orang.

Analis Politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyatakan, penanganan Covid-9 harus dilakukan lebih serius.

Tujuannya agar masyarakat mendapatkan optimisme dan semangat dalam menghadapi pandemik global virus asal Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China itu.


Ia mengusulkan Presiden Joko Widodo harus segera mengambil alih komando penanganan wabah yang sudah mematikan hampir 500 nyawa ini.

Adi menjelaskan, selain Covid-19 sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, alasan lain pentingnya diambil alih Jokowi karena menteri seharusnya hanya menjalankan tugas instruksional dari kepala pemeirntahan.

"Penanganannya yang bisa memberikan opotimisme dan semangat menghadapi wabah ini, bagaimana caranya, harus diamblil oleh presiden, kalau nggak ya wapres lah," demikian kata Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (16/4).

Lebih lanjut, Adi mengungkapkan wabah Covid-19 harus jadi momentum pembuktian jargon kerja Jokowi. Jika penanganan dilakukan terpusat di Istana, maka kejadian silang pendapat antar menteri dan pejabat di tengah pandemik tidak akan terjadi.  

"Jargonnya kan kerja kerja kerja itu harus dibuktikan dengan diambil oleh istana, sehingga keputusan politik yang terkait penanganan corona ini ya terpusat di istana, selama ini kan banyak informasi dan kebijakan yang bertabrakan, menteri ini ngomong A yang B. Ini memunculkan suasana tidka nyaman di masyarakat," tandas pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya