Muhammad Syukur Mandar/Net
Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bukan sekedar soal memutus rantai penyebaran Covid-19. Tetapi, banyak dampak lain yang perlu dimengerti.
Koordinator Koalisi Masyarakat Pemantau Covid-19 (Kompi-19) Indonesia Muhammad Syukur Mandar menyebutkan, salah satu hal yang perlu diperhatikan dari penerapan PSBB adalah dampak ekonomi.
Kata dia, belakangan sudah mulai muncul diantaranya penurunan produktifitas ekonomi, hingga pekerja yang dirumahkan bahkan di-PHK.
"Pemberhentian aktifitas ekonomi, perumahan tenaga kerja yang melaus, akibat menurunnya produktifitas perusahaan, bahkan terjadi PHK, hilangnya kesempatan kerja tidak hanya pada sektor formil, melainkan informil juga terjadi massif, ini semua adalah dampak Covid-19 yang sulit kita hindari," kata Syukur Mandar dalam keterangannya, Kamis (16/4).
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara menilai, seiring dampak-dampak itu. Pemerintah pusat merespin cepat dengan mengeluarkan kartu pra kerja.
"Kita mengapresiasi langkah Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, dalam meluncurkan program kartu pra kerja yang ditargetkan dalam satu hari bisa mencapai 164 ribu dengan skema pembiayaan dalam bentuk bantuan pelatihan dan insentif," katanya.
Dia berharap agar program kartu pra kerja setidaknya dapat membantu para pencari kerja dan calon tenaga kerja yang terdampak Covid-19.
"Catatannya adalah pemerintah harus memperhatian kesulitan-kesulitan secara teknis yang dihadapi oleh calon pendaftar kartu prakerja yang tidak melek teknologi," jelasnya.
Lanjutnya, kartu pra kerja harus terkordinasi secara baik di lintas departemen terkait. Bahkan, koordinasi juga kepada pemerintah daerah terkait kemudahan akses bagi calon pendaftar dan yang akan memperoleh kartu prakerja.
"Ketiga, harus memperhatikan calon-calon pendaftar dan yang memperoleh kartu pra kerja agar memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini Kemenko Ekonomi sebaga pemangku kebijakan," pungkasnya.
