Kasus Terus Meningkat, Presiden Jokowi Harus Ambil Alih Komando Penanganan Covid-19

Perkembangan kasus Coronavirus Disease (Covid-19) di Indonesia semakin memprihatinkan. Tercatat sudah ada 4.939 pasien positif terjangkit dan mengakibatkan 459 orang meninggal dunia.

Kondisi itu diperburuk dengan silang pendapat para pembantu Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan berbagai kebijakan negara dalam melakukan upaya penanggulangan wabah Covid-19.

Pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran meminta Presiden Jokowi segera mengambil alih pusat komando dengan menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Menurut Andi, tampilnya Menko PMK dalam mengambil tanggung jawab penanganan sangat penting untuk mencegah silang pendapat yang selama ini terjadi di antara para menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Presiden Jokowi harus membuat desain khusus penanganan Covid-19. Kalau nggak Presiden yang bicara ya Menko PMK yang harus tampil mengambil tanggung jawab, berkoordinasi langsung dengan presiden.  Jadi tidak ada menteri-menteri lain bicara saya kira itu struktur terbaik," demikian kata Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/4).

Lebih lanjut, Andi menilai, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang sudah dibentuk oleh Presiden sifatnya adhoc dan hanya menjalankan teknis operasional penanganan wabah virus asal Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China itu.

Andi memprediksi jika Menko PMK yang memegang kendali terkait informasi dan kebijakan dalam penanganan Covid-19 maka tidak akan terjadi persoalan kebijakan yang berbenturan.  

"Karena masalah penyakit masalah Kesera ya Menko PMK saja sehingga tidak ada lagi Menkes bicara, Menhub bicara, kalau sekarang Menkes buat aturan, Menhub buat aturan ini kan bertabrakan, saya pikir ini akan tidak terkoordinasi dengan baik. Apalagi ini menjurus ke pandemik, gugus tugas itu operasional," kata Andi.