Berita

Kadisker Bandarlampung Wan Abdurrahman/RMOL

Nusantara

Akibat Covid-19, 33 Perusahaan di Bandar Lampung Rumahkan 1.427 Karyawan

RABU, 15 APRIL 2020 | 04:22 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandarlampung mencatat hingga (13/4), ada 33 perusahaan terpaksa merumahkan 1.427 karyawannya dampak wabah Coronavirus Disease (Covid-19).

“28 perusahaan itu data per 6 April sekarang data per 13 April itu menjadi 33 perusahaan. Artinya nambah 5 perusahaan,” kata Kadisker Bandarlampung Wan Abdurrahman, Selasa (14/4) seperti dikutip dari Kantor Berita RMOL Lampung.

Menurutnya, sampai sejauh ini belum ada tenaga kerja yang komplain akibat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).


“Mereka inikan ada yang tetap menjamin pendapatan tetap artinya penghasilannya tetap diberikan kemudian ada juga yang diberikan tambahan malahan, insentif,” jelasnya.

Lanjutnya, tenaga kerja yang dirumahkan nantinya akan dipanggil kembali oleh perusahaan untuk bekerja.

“Nanti, kalau kondisi sudah baik lagi, mereka dipanggil, bukan diberhentikan. Inikan sifatnya sementara, bukan PHK,” ujarnya.

Untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja yang dirumahkan, PHK, dan para pencari kerja, Wan Abdurrahman mendukung program pemerintah pusat dengan kartu prakerja.

“Jadi kita imbau kepada masyarakat yang berstatus mereka yang di PHK, mereka yang dirumahkan, kemudian mereka yang pencari kerja untuk segera mendaftarkan diri melalui situs pra kerja,” jelasnya.

Menurutnya, kartu pra kerja dari pemerintah pusat akan membagikan bantuan sebesar Rp 3,5 juta per orang dengan pembayaran melalui tahapan dan prosedur.

“Sebetulnya koordinasi di tingkat daerah ini hanya di tingkat provinsi. Jadi kita ngikut provinsi. Provinsi ini mendapat kuota 45 ribu, untuk Bandarlampung belum dipastikan berapa karena ini aksesnya langsung masuk pusat,” jelasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya