Program Padat Karya Tunai yang disediakan Presiden Joko Widodo untuk penanganan Covid-19 akan ikut ditalangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono menyebutkan, lembaga yang dipimpinnya telah merealokasi Rp 36,19 triliun anggaran belanjanya dari total Rp 120 triliun, dan sebanyak Rp10 triliun khusis direalikasi untuk program padat karya tunai.
"Padat karya ini kementerian PUPR ini ada Rp10 triliun," ucap Basuki Hadimuljono dalam jumpa pers yang disiarkan secara vitual, di Gedung Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Senin (13/4).
Basuki Hadimuljono mengatakan, program padat karya tunai ini masuk ke ranah recofusing anggaran di Kementerian PUPR. Karena menurutnya, anggaran ini akan dipergunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.
"(Padat karya tunai) ditujukan mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan," paparnya.
Basuki memastikan pelaksanaan program padat karya tunai diterapkan sesuai protokol penanganan wabah Covid-19. Misalnya soal memperbaiki irigasi kecil di pedesaan yang akan dibatasi jumlah pekerjanya.
"Perbaikan irigasi kecil yang biasanya dilakukan 80 orang kita bagi dua, 40 orang. Kita jadawalkan seminggu-seminggu, yang tadinya bisa selesai dua bulan, nanti dikerjakan tiga bulan," tuturnya.
Adapun selain memberikan prorgam padat karya tunai kepada masyarakat pedesaan, pemerintah juga memberikannya kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kembali ke kampung halamannya.
"Padat karya ini kami sudah berkerjasama dengan Kemenlu. TKI yang dari Malaysia, dari mana pun asalnya kita siapakan program padat karya. Selain isolasi mandiri padat karya juga kita siapakan," dia menambahkan.
Adapun anggaran untuk program pada karya tunai yang sebesar Rp10,22 triliun akan digunakan untuk 11 program berikut ini:
1. Pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 496 kilometer (km) dengan anggaran Rp 0,110 triliun.
2. Pemeliharaan rutin jalan sepanjang 47.071 km dengan anggaran Rp0,518 triliun.
3. Pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) di 94 lokasi dengan anggaran Rp0,038 triliun
4. Peningkatan kualitas rumah swadaya 208.000 unit, dengan anggaran Rp4,353 triliun.
5. Pembangunan Baru Rumah Swadaya 12.000 unit dengan anggaran Rp0,459 triliun.
6. Kota tanpa kumuh (Kotaku) untuk 364 kelurahan dengan anggaran Rp0,382 triliun.
7. Jalan Produksi di Persawahan (PISEW) di 900 kecamatan dengan anggaran Rp0,540 triliun.
8. TPS JR di 106 lokasi dengan anggaran Rp0,063 triliun.
9. Sanitasi sistem berbasis masyarakat (Sanimas) di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp0,391 triliun.
10. Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimaps) di 4.771 desa dengan anggaran Rp1,120 triliun.
11. Perbaikan irigasi kecil di 10.000 lokasi dengan anggaran Rp2,250 triliun.
