Berita

Ketua DPRD Banten, Andra Soni/RMOL

Nusantara

DPRD Banten Pelototi Dana Bansos Rp 900 M Bagi Terdampak Covid-19

SENIN, 13 APRIL 2020 | 04:15 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan sebesar Rp 1,2 triliun untuk penanganan wabah Coronavirus Disease (Covid-19). Dari alokasi sebesar itu, sebanyak Rp 900 miliar lebih akan dialokasikan khusus untuk bantuan sosial.

Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, bantuan sosial (Bansos) akan diberikan kepada 670 ribu kepala keluarga dengan nominal Rp 500 ribu selama dua bulan dan satu bulan untuk cadangan.

"Ini anggaran besar, tentunya aturan saat ini memberikan keleluasaan kepada pemerintah tanpa persetujuan DPRD, namun itu tidak mengurangi hak DPRD untuk melakukan pengawasan," katanya, Minggu (12/4) seperti dilansir dari Kantor Berita RMOL Banten.


Sehingga nantinya dikatakan Andra Soni DPRD akan mengawasi, akan melototi agar anggaran ini agar berjalan sebagaimana mestinya.

Ia menilai, anggaran yang akan digunakan jejaring sosial paling rawan, sehingga hal itu akan menjadi sorotan utama.

Bahkan ia meminta ke pemerintah provinsi untuk melakukan koordinasi ke kabupaten/ kota agar pendataan dilakukan secara benar dan tepat sasaran.

"Misal tukang cukur, yang tadinya masih berpenghasilan, tapi karena sekarang psyhcal distancing ga bisa dapat penghasilan, pembantu rumah tangga yang dipulangkan majikan. Ini harus dipikirkan dan didata betul-betul jangan sampai bantuan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota itu tumpang tindih, ini yg menjadi sorotan kami," tegas Andra.

Meski dirinya bukan pejabat teknis, namun pihaknya akan meminta bantuan kepada masyarakat agar bisa mengawasi bersama-sama sehingga informasi dari masyarakat bisa ditindak-lanjuti.

"Tapi kami meyakini hal ini bisa kami awasi, kami butuh keterbukaan pemerintah, kami butuh keseriusan pemerintah menangani Covid-19 agar segera teratasi," demikian Andra Soni.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya