PERNYATAAN Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyesalkan terbitnya telegram Polri yang salah satu poinnya terkait penindakan hukum penghina presiden dan pejabat negara dalam situasi wabah virus corona (Covid-19). Pernyataan SBY adalah sinyal bahwa demokrasi di era Jokowi menjadi mundur lagi.
Jadi wajar kalau Rizal Ramli mengatakan bahwa Jokowi memang tidak ada dalam perjuangan demokrasi waktu itu. Mungkin Jokowi masih sibuk jualan furnitur ke beberapa daerah atau negara. Itu tampak jelas sekali bahwa Jokowi selalu menjadi 'marketing negara' dibanding pimpinan negara.
Hal itu terbukti selama lima tahun menjadi presiden tidak pernah datang dalam kancah sidang PBB satu kali pun. Padahal di sana Jokowi bisa menunjukkan peran serta Indonesia dalam politik global. Di PBB Jokowi juga bisa menunjukkan peran serta Indonesia dalam masalah demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
Pemimpin Tanpa Literasi Demokrasi
Sepertinya Indonesia memiliki seorang pemimpin tanpa memiliki literasi yang cukup tentang demokrasi. Hal itu tidak perlu kita perdebatkan lagi, karena semua kebijakannya selalu tidak menguntungkan demokrasi yang pernah diperjuangkan. Bahkan mundur kembali ke era Orba dulu.
Telegram yang dikeluarkan polri itu sangat berbahaya dan antikritik. Sampai SBY yang pernah menjadi Presiden dua periode harus turun memberikan wacana tentang demokrasi dan sindiran Rizal Ramli, mantan menteri Maritim di era pemerintahan Jokowi, mempertegas keberadaan Jokowi di era perjuangan demokrasi.
Ironis memang, tapi apa mau dikata, bahwa Jokowi adalah presiden kita tapi minim literasi demokrasi. Hal itu menjadi sosok yang seolah-olah seorang yang demokratis.
Bisa kita lihat rekam jejak ketika Jokowi merindukan demonstrasi ke dirinya. Demikian dalam video lama yang diunggah dan beredar luas di masyarakat. Bahwa perkataan Jokowi di video itu juga menunjukkan bahwa Jokowi bicara, tapi sepertinya tidak paham konteks yang dibicarakannya.
Dari kasus wabah virus Covid-19 yang mendunia, kita tidak jelas nasib dan solusinya, lalu pihak polri justru mengirim telegram ke seluruh Polda agar menangkap pengkritik Jokowi. Polisi sepertinya melakukan interprestasi sendiri yang merugikan demokrasi.
Kita juga bisa melihat rekam jejak Jokowi ketika memimpin pada periode pertama, tidak ada satu pun kalimat yang menunjukkan bahwa Jokowi paham tentang demokrasi. Salah satu kasus ketika ada yang meninggal dalam demonstrasi menolak kenaikan BBM dan dijawab itu bukan tugas saya. Peristiwa itu terjadi di Makassar saat aksi ribuan mahasiswa turun ke jalan menolak kenaikan BBM.
Bahkan pada saat mahasiswa banyak yang meninggal ketika menolak RUU KPK di berbagai daerah, di mana Jokowi waktu itu?
Coba bayangkan saja, ketika Papua dilanda konflik pascaaksi "rasialiame" terjadi saat kasus asrama mahasiswa Surabaya diserbu warga sekitar, apakah Jokowi juga hadir? Belum tentang kasus pertanahan, lingkungan hidup di beberapa wilayah yang dilanda konflik, di mana Jokowi berada ?
Dari catatan di atas kita bisa melihat bagaimana peran Jokowi dalam penegakan hukum dan perjuangan demokrasi masih rendah dan menyedihkan. Tetapi jika yang meninggal adalah pendukungnya dengan segera melakukan pernyataan duka. Hal itu tampak jelas, bahwa Jokowi memahami demokrasi sangat minim dan masih sebatas untuk pendukungnya saja.
Kita harus apresiasi kepada SBY yang memberikan harapan dan dukungan kepada demokrasi di Indonesia agar tidak mundur lagi ke belakang. Bahkan SBY dengan tegas menyatakan beberapa poin yang ada di dalam telegram Polri tersebut malah memicu persoalan baru.
SBY juga memperhatikan beberapa hari terakhir ini yang justru ada situasi yang tak sepatutnya terjadi. Apa itu? Kembali terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah, bahkan disertai dengan ancaman untuk "mempolisikan" warga kita yang salah bicara. Khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada Presiden dan para pejabat negara.
Barangkali kita juga terlalu berlebihan terhadap kapasitas Jokowi. Tapi dia adalah Presiden terpilih, dalam kondisi seperti ini dibutuhkan pemikiran yang luar biasa. Tapi kapasitas ya cuma bagi-bagi sembako di jalan dan bagi-bagi buku yang dilempar dari atas mobil, ya mau apa lagi?
Padahal sejatinya pemimpin hadir dalam kondisi negara dalam keadaan genting, yaitu menenangkan dan membuat terobosan penanganannya bukan semakin membuat takut rakyatnya.
Himawan SutantoPemerhati budaya politik
