Presiden Joko Widodo didesak tidak hanya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik, melainkan tegas melarang demi menghindari sebaran Covid-19 di daerah.
Desakan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah yang prihatin atas jumlah korban Covid-19 yang terus bertambah.
"Berdasarkan pembaruan data yang disampaikan Jurubicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, pasien positif Covid-19 terus bertambah," ucap Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL/, Jumat (10/4).
Per Kamis (9/4), ada sebanyak 337 penambahan kasus positif sehingga total menjadi 3.293 kasus. Sedangkan yang sembuh bertambah 30 pasien menjadi 252 orang. Untuk pasien yang meninggal dunia pun juga bertambah sebanyak 40 kasus, sehingga total 280 orang.
Menanggapi data yang terus bertambah, pengajar komunikasi politik di Universitas Telkom ini meminta pemerintah untuk tegas mengambil kebijakan, yakni larangan mudik atau pulang kampung untuk masyarakat.
"Pemerintah sangat perlu mengambil kebijakan larangan mudik atau pulang kampung, tentu ini sangat membantu agar semua khidmat menjalankan
physical distancing, sekaligus mendukung program PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)," jelas Dedi.
Selain itu, pemberlakuan PSBB yang tidak serentak di seluruh daerah, kata Dedi dapat memicu kekhawatiran besar lantaran interaksi orang antar daerah masih mungkin dilakukan.
"Dengan kondisi sebaran yang kian merata, sulit berhasil jika tidak dilakukan pencegahan secara nasional, untuk itu pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan agar semua orang tidak melakukan perjalanan," kata Dedi.
Tak hanya itu, Dedi juga mendesak pemerintah agar memperhatikan juga masyarakat yang terdampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
"Tentu saja, negara miliki beban tanggung jawab untuk memastikan seluruh rakyat tetap hidup tanpa kekurangan," pungkas Dedi.
Diketahui, Presiden Jokowi telah memutuskan kebijakan larang mudik untuk seluruh ASN, TNI-Polri dan pegawai BUMN.
"Pemerintah telah memutuskan kebijakan khusus mengenai mudik, yakni: seluruh ASN, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN, dilarang mudik," kata Presiden Jokowi di akun twitternya, Kamis (9/4) malam.
Namun, Presiden Jokowi hanya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan mudik.
"Untuk masyarakat, sembari memantau dan mengevaluasi hal-hal yang ada di lapangan, pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik," jelas Presiden Jokowi.
