Agar Kepercayaan Masyarakat Ke Pemerintah Tak Menurun, Jokowi Diminta Perbaiki Komunikasi Para Pembantunya

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mencatat sejumlah ketidaksinkronan antarpejabat negara dalam menyampaikan informasi terutama sejak awal pandemik Covid-19 di tanah air.

Mulai dari polemik 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Kendari Sulawesi Tenggara, yang mana pernyataan Staf Kemenaker berbeda dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marivest) Luhut Binsar Pandjaitan. Kemudian, pernyataan Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman, terkait imbauan mudik yang diralat Mensesneg Pratikno.

Ternyar, soal asimilasi napi kasus korupsi di mana Stafsus Presiden Dini Purwono memberi keterangan berbeda dengan Menkumham Yasonna Laoly terkait rencana revisi PP Nomor 99/2012.  

"Komunikasi publik pemerintahan seperti ini memprihatinkan dan harus dibenahi untuk menjaga kewibawaan pemerintahan," ujar Sekjen PPP, Arsul Sani, dalam keterangannya, Sabtu (4/4).

Menurut Arsul Sani, komunikasi yang paling parah adalah urusan 49 TKA China di Kendari, Sultra, yang menilai polemik. Arsul Sani mempertanyakan kenapa Menko Marivest Luhut Binsar Panjaitan yang turun tangan.  

"Sementara di kita soal sejumlah TKA China mendarat di Kendari saja kok yang bicara Menko Maritim dan Investasi, LBP?" katanya heran.

Lebih lanjut, Arsul Sani meminta Presiden Jokowi segera memperbaiki hubungan koordinasi dan komunikasi di antara para pembantunya dan lembaga terkait. Jika tidak, menurut Arsul Sani, hal ini bisa berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"PPP melihat bahwa jika Presiden tidak serius membenahi komunikasi publik jajaran pemerintahan, maka tingkat kepercayaan masyarakat semakin turun," demikian Arsul Sani.