Atasi Wabah Covid-19, ISNU Usulkan Gaji Presiden Dan Pejabat Negara Dipotong

Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) sampai saat ini terus menunjukkan kenaikan yang signifikan. Data Gugus Tugas penanganan Covid-19, hingga Kamis (2/4) ada 1790 pasien di Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus China itu.

Merespons hal itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), Ali Masykur Musa memprediksi dalam 3 bulan kedepan wabah Covid-19 ini belum terselesaikan secara tuntas.

Menurut Ali Masykur, selain melakukan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN, pemerintah perlu mempersiapkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan terdampak Covid-19.
Mantan Anggota DPR ini mengusulkan, pemerintah perlu melakukan pemotongan gaji Presiden dan pejabat tinggi negara hingga level eselon II.

Mantan Anggota DPR ini mengusulkan, pemerintah perlu melakukan pemotongan gaji Presiden dan pejabat tinggi negara hingga level eselon II.

Tujuannya, untuk memperlebar ruang fiskal yang nantinya ketersediaan anggarannya untuk program jaring pengaman sosial.
"Karenanya pemerintah perlu mengurangi program ceremonial, perjalanan dinas dan program-program yang tidak produktif lainnya. Dan perlu juga pemotongan gaji mulai dari presiden, pejabat negara sampai dengan eselon 2," demikian kata Ali Masykur Musa kepada Kantor Berita Politik RMOL, kamis (2/4).

Mantan anggota Badan Pemeriksa Keuanga (BPK) itu menilai, dampak wabah Covid-19 menyangkut beberapa sendi baik ekonomi, politik dan sosial, sehingga proses penanganan Covid-19 harus dilakukan oleh seluruh pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat

Meski demikian, Ali menyatakan, PP ISNU menyambut baik keputusan pemerintah menetapkan kebijakan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Perspektif saya sebagai ketum ISNU mengusulkan kepada pihak pemerintah harus mempersiapkan jaring pengaman sosial yang komprehensif meliputi pemberian bantuan sosial yang produktif," demikian usulan Mantan Ketua Umum PB PMII ini.