Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Darurat Sipil Hanya Opsi Jika Penanganan Corona Tidak Berhasil, Kenapa Pada Ribut?

RABU, 01 APRIL 2020 | 19:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Wacana pemberlakuan darurat sipil sebagai opsi yang dipilih Presiden Joko Widodo dalam menangani virus corona langsung menuai kritikan berbagai pihak. Politikus PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyoroti sikap pihak-pihak yang meributkan opsi tersebut.

Ia menilai, para penolak Darurat Sipil itu ingin membuat kerusuhan di tengah pandemik.

Ia pun menyuarakan penilaiannya itu dalam akun media sosialnya.


"Kenapa mereka ribut Presiden berlakukan karantina luas dan darurat sipil? Karena maksud mereka memang mau bikin kerusuhan!" tulisnya.

Tudingan yang menyebut Presiden Jokowi ingin meraih kekuasaan penuh lewat darurat sipil tentu tidak masuk akal, karena hingga saat ini Jokowi adalah presiden aktif yang memegang kekuasaan.

Justru pihak-pihak yang meributkan Darurat Sipil hingga menggiring opini publik pada pemberitaan tidak benar, itulah yang berniat merebut kekuasaan.

"Buat apa Jokowi mau kekuasaan penuh, dia kan Presiden aktif! Yang ribut itu karena ada niat mengambil kekuasaan dengan menunggangi wabah!" ujar Deddy.

Sebelumnya, Jokowi dalam video conference dari Istana Bogor, menyatakan akan menetapkap kebijakan pembatasan sosial berskala besar serta physical distancing yang lebih ketat lagi.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Senin (30/3) lalu.

Kemudian, pada video conference hari berikutnya, Jokowi menekankan, darurat sipil merupakan sekadar opsi dari berbagai skenario yang disiapkan pemerintah. Darurat sipil akan diterapkan jika kondisi akibat Covid-19 dianggap tidak biasa.

"Semua skenario kita siapkan dari yang ringan, moderat, sedang, sampai kemungkinan yang terburuk. Darurat sipil itu kita siapkan apabila terjadi kondisi abnormal," ujar Jokowi dalam keterangan pers melalui sambungan konferensi video, Selasa (31/3).

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya