Berita

Ketua DPP Gerindra Hendarsam Marantoko/Net

Politik

Hendarsam Marantoko Desak Pemerintah Segera Karantina Wilayah, Ini Alasannya

SABTU, 28 MARET 2020 | 22:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap tegas pemerintah sangat dinanti oleh masyarakat terutama untuk melakukan karantina wilayah. Meskipun bersifat mendesak, namun hingga saat ini belum ada aturan tegas yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pasalnya, hingga saat ini yang ada cuma imbauan untuk social distancing (jaga jarak sosial) dan physical distancing (jaga jarak fisik).

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko dalam keterangannya, Sabtu (27/3).


"Karantina Wilayah harus segera, jangan gagap kebijakan. Memang pemerintah dilema, karena mau lockdown ada pertimbangan ekonomi dan politik, patut di pahami. Dan saat ini yang ada cuma himbauan supaya social distancing, cuci tangan, WFH dan bla bla bla lainnya," ujar Hendarsam Marantoko.

"Imbauan tidaklah cukup, harus ada penetapan dari pemerintah dan itu di atur dalam UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," imbuhnya menegaskan.

Pemilik Hendarsam Marantoko Partner Law Firm ini mengatakan, penyebaran virus corona (Covid-19) sangat cepat sekali.

Atas dasar itu, untuk menekan upaya penyebaran virus mematikan itu dibutuhkan kerjasama semua pihak termasuk ketegasan dari pemerintah untuk tidak sekadar mengeluarkan imbauan.
"Jika sifatnya himbauan tentunya tidak ada sanksi, beda dengan menggunakan UU yang sudah ada sanksinya. Sehingga masyarakat lebih tertib dan perangkat pemerintahan mempunyai dasar hukum untuk menjalankannya," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Jokowi Intervensi Prabowo soal Kabinet Jelang Pelantikan Presiden

Jumat, 03 Juli 2026 | 06:13

Sehina-hinanya, Serendah-rendahnya

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:48

Rezim Baru dan Kelahiran Organisasi Pemuda Paramiliter

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:41

Satu Polisi Tewas Dibacok saat Gerebek Bandar Sabu di Katingan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:18

Jokowi Kecewa Berat Roy Suryo-Dokter Tifa Tak Ditahan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:15

Jokowi Tidak Rela Kehilangan Kekuasaan

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:26

Spanyol Lolos ke 16 Besar setelah Gasak Austria 3-0

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:12

Raja Juli Antoni Dituntut Terbuka soal Kasus Bupati Kuansing

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:03

Flyover Latumenten Bisa Kurangi Kemacetan 40 Persen

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:30

Sangat Aneh Kejaksaan Belum Periksa Jokowi

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:17

Selengkapnya