PERNYATAAN Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang meminta ketegasan Presiden Joko Widodo mencegah penyebaran virus Covid-19 adalah sangat penting. Menurutnya, fasilitas kesehatan di Indonesia tidak siap menangani lonjakan pasien Covid-19.
Dalam keterangannya, Dewan Guru Besar FKUI, Siti Setiati, menyatakan alat bantuan pernapasan saja hanya ada di beberapa rumah sakit. Hal itu menyebabkan case fatality rate (CFR) yang tinggi, jauh di atas China.
Oleh karena itu, Dewan Guru Besar FKUI menyarankan Jokowi untuk menerapkan
partial selective lockdown. Ini merupakan langkah menutup wilayah atau provinsi terjangkit infeksi Covid-19 selama minimal 14 hari.
Pernyataan di atas adalah cara memutus rangkai penularan infeksi dan memudahkan penghitungan kebutuhan sumber daya untuk penanganan di rumah sakit. Namun, untuk menerapkan hal itu, pemerintah perlu kalkulasi biaya dengan cepat dan cermat untuk menjamin hajat hidup minimal warga miskin selama dua minggu karena kegiatan perekonomian akan lumpuh total.
Korban BertambahKalau kita baca data yang tersebar di berbagai media, kasus virus Covid-19 sampai dengan hari ini terus bertambah. Hal itu dikarenakan tidak tegasnya sikap pemerintah, walaupun sudah turun Inpres nomor 40 tahun 2020.
Sepertinya pemerintah menganggap kasus virus Covid-19 ini sebagai penyakit yang mudah sembuh sendiri, seperti banyolan Menteri Kesehatan waktu itu. Saya menduga bahwa banyolan para pejabat waktu itu adalah bentuk ketidakseriusan pemerintah.
Adapun data terbaru dari BNPB bahwa jumlah pasien positif terinfeksi virus Covid-19 bertambah menjadi 893 orang pada Kamis kemarin. Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 78 orang, dengan jumlah yang sembuh 35 orang.
Hal itu dikarenakan ada penambahan kasus konfirmasi positif kurang lebih 103 orang sehingga jumlah totalnya 893. Ini membuktikan bahwa virus tersebut sangat berbahaya dan mematikan. Bahkan penularannya pun cepat dan sulit dideteksi.
Pemerintah Ambil Langkah RadikalBarangkali
lockdown adalah sebuah langkah radikal yang harus diambil oleh Pemerintah. Guna memutus rantai penyebaran virus corona ini. Konsekuensinya memang negara harus hadir memberi kehidupan bagi warga terutama yang ekonomi menengah ke bawah.
Keputusan
lockdown pun harus dihitung dengan matang. Sebab dalam kondisi krisis ini negara lagi kesulitan uang. Tapi dengan cara yang pas, negara harus mampu menjadikan kasus tersebut menjadi kekuatan bersama.
Jangan selalu keputusan yang cenderung berpikir investasi dan ekonomi semata. Padahal pinjaman Bank Dunia itu hanya untuk negara dalam melakukan kondisi
lockdown, bukan untuk membantu UMKM yang terkena dampak pendemik.
Padahal kalau pemerintah mau rendah hati pada rakyat, pasti rakyat mau melakukan solidaritas secara baik. Karena ini wabah, jadi rakyat pasti ada di belakangnya.
Rakyat Indonesia adalah rakyat yang penurut, jadi tidak sulit melakukan ajakan tentang solidaritas untuk melawan virus Covid-19. Pemerintah juga tidak boleh egois dan menang sendiri.
Kita harus belajar dari Vietnam, Singapura, dan Korea Selatan. Kita juga tidak ingin seperti di Italia yang sangat mencekam dengan tingkat kematian yang tinggi.
Sebagai negara dengan budaya gotong royong, sangat berpotensi untuk mempercepat penularannya. Jangan sampai pameo yang selama ini ada berubah menjadi "bersatu kita runtuh, bercerai kita utuh".
Oleh Himawan SutantoPemerhati Budaya Politik
