Berita

Ketua Umum DPP PKS Sohibul Iman dan PB IDI/Ist

Politik

PKS Dan PB IDI Sepakat Penanganan Covid-19 Tidak Cukup Hanya Dengan Imbauan

KAMIS, 26 MARET 2020 | 23:52 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menekankan apapun kebijakan pemerintah soal penanganan virus Corona baru (Covid-19) tidak boleh hanya sebatas imbauan tanpa adanya ketegasan dalam menerapkan.

Ia menyebut sejak awal PKS menyarankan agar dilakukan lockdown secara parsial di daerah-daerah yang tinggi mobilitas dengan luar negeri. Tetapi yang dipilih oleh Pemerintah saat ini adalah imbauan soal social distancing.

Ia menyebut baik lockdown parsial maupun social distancing tidak cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Sehingga permasalahannya bukan soal ketidakcocokan budaya tetapi soal kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat.


"Jadi yang harus dilakukan pemerintah mau mengambil lockdown wilayah atau mau mengambil social distancing itu adalah menindaklanjutinya dengan mendisiplikan warga dan warga patuh pada pemerintah," papar Sohibul usai pertemuan dengan PB IDI di Jakarta, Kamis (26/3).

Sohibul Iman menegaskan, pilihan pemerintah yang mengimbau penerapan social distancing tidak berdampak apabila tidak ada penegakan aturan.

"Kami sepakat dengan Ketua Umum IDI. Kalau kita pilih social distancing tapi nggak ada enforcement, sama aja. Libatkanlah Babinsa, RT/RW, tetap enforcementnya harus tegas. Kebijakan jangan tanggung-tanggung," urainya.

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih di lokasi yang sama mengatakan, Pemerintah harus melakukan penguatan dari kebijakan yang tidak diambil.

"Dua yang kami minta untuk pengawalan dan pengawasan, satu social distancing jangan hanya diimbau untuk kesadaran masyarakat tapi betul-betul diawasi, dua karantina rumah itu betul-betul diawasi karena karantina rumah ini strategis untuk memutus mata rantai," terang Daeng.

Daeng khawatir jika tidak ada penindakan yang tegas, peningkatan kasus akan terus berlimpah.

Ia khawatir jika kasus terus naik tenaga kesehatan akan kewalahan dan terjadi seperti di luar negeri.
"Kapasitas pelayanan itu sudah terlampaui. Sekarang rumah sakit yang tersedia sudah terlampaui kapasitasnya itu jangan diulangi. Jadi mohon kalau lockdown tidak diambil, maka lakukanlah pengawasan yang ketat terhadap social distancing dan karantina rumah," ungkap Daeng.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya